DI jalanan, di media sosial, suara lantang makin nyaring: “Bubarkan DPRD!”
Teriakan itu bukan lahir dari ruang hampa, tapi dari perut rakyat yang lapar, dari kepala rakyat yang pening menyaksikan wakilnya sibuk studi banding ke luar negeri atau ke antar kota dan antar provinsi, sementara rakyatnya sibuk studi banding ke dapur kosong.
Tapi mari jangan pura-pura amnesia. DPRD itu tidak jatuh dari langit. Mereka ada di kursi empuk itu karena kita yang memilih.
Lebih tepatnya: kita memilih bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka punya visi, tapi karena mereka datang membawa amplop. Seratus, dua ratus, kadang seribu.
Ironi demokrasi kita: masa depan lima tahun ditukar dengan harga paket data seminggu.
Maka jangan kaget kalau kursi DPRD sering diisi orang yang lebih jago membagi sembako ketimbang membagi ide.
Jangan terkejut kalau sidang lebih mirip acara arisan ketimbang forum intelektual. Karena sejak awal, tiket masuk mereka bukan prestasi, melainkan amplop.
Lalu rakyat menjerit: “DPRD tak becus!”
Lucu sekali. Kita yang menyerahkan mandat dengan harga murah, lalu kita marah ketika mereka menjual kita lebih mahal.
Kita yang mengizinkan amplop mengatur pilihan, lalu pura-pura kaget ketika amplop juga mengatur kebijakan.
Sekarang ada yang berteriak: “Bubarkan saja DPRD, buang anggaran!”
Pertanyaannya: kalau DPRD bubar, apakah demokrasi kita otomatis sembuh? Jawabannya: tidak.
Karena penyakit sesungguhnya bukan gedung DPRD, melainkan isi kepala dan isi kantong rakyat.
Selama kita masih mabuk amplop, selama suara masih bisa dibeli dengan beras dan minyak, maka DPRD baru yang lahir hanya akan berbeda wajah tapi sama isi: miskin moral, miskin gagasan, tapi kaya amplop.
Demokrasi kita hari ini sejatinya adalah demokrasi amplop. DPRD hanyalah etalase yang memajang kebobrokan kita sendiri.
Kalau di dalamnya tampak wajah badut, berarti kita sendirilah badut yang menaruh mereka di sana. Kalau DPRD kosong ide, itu karena kita memilih tanpa ide.
Maka sebelum mulut kita berbusa meneriakkan “Bubarkan DPRD!”, seharusnya kita lebih dulu berani teriak: “Bubarkan demokrasi amplop dalam diri kita!”
Selama suara bisa ditukar dengan selembar uang lusuh, maka yang duduk di kursi rakyat hanyalah calo politik, bukan negarawan.
Kalau rakyat waras, DPRD akan sehat. Kalau rakyat dewasa, DPRD akan berwibawa.
Tapi kalau rakyat terus menggadaikan suara pada amplop, maka lima tahun sekali kita akan menonton panggung yang sama: pesta pemilu di awal, drama kekecewaan di akhir. Itulah sandiwara demokrasi kita. Murahan, tapi mahal harganya. (*)
* Zainal, S.Sos (Praktisi Budaya)
