TANJUNGPINANG (suarasiber) -Terungkapnya kasus dugaan korupsi di DPRD dan Pemko Malang, dinilai praktisi hukum Dr Edy Rustandi karena sial atau apes saja.
Karena, suap di pembahasan anggaran di dewan dan Pemda di seluruh Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Suap itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk proyek atau kegiatan.
“Tinggal apes atau tidak saja baru terungkap. Tak sulit untuk tahu ada suap atau tidak, lihat saja fungsi pengawasannya, jalan atau tidak?” kata Dr Edy Rustandi yang juga akademisi di UMRAH Tanjungpinang menjawab suarasiber.com, Jumat (7/9/2018).
Hal lain, ujarnya, untuk mengetahui adanya dugaan suap di saat masa pembahasan. Apakah pembahasannya memakan waktu atau secepat kilat disetujui.
“Pastinya, suap membungkam hak pengawasan yang melekat di dewan, selain budgeting (penganggaran),” jelas Edy.
Menurut Edy, suap di pembahasan anggaran di daerah bisa dicegah oleh aparat penegak hukum setempat. Tak perlu sampai KPK jauh jauh turun.
“Apakah karena sudah ada forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota atau Forkorpimda sehingga muncul kesan sungkan. Padahal, budaya sungkan itu harus dihilangkan,” tukas Edy.
Ditambahkannya, saat ini umumnya pejabat yang diperiksa di daerah adalah yang sudah jadi mantan. Itu bukti adanya kesan sungkan di penegak hukum di daerah kepada para pejabat dan dewan setempat.
Padahal, peran aparat penegak hukum di daerah bisa lebih berperan di pencegahan. Selain tindakan represif. Pencegahan bukan hanya milik KPK tapi juga penegak hukum lainnya. (mat)
