Suarasiber.com (Natuna) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan, memaparkan pandangan strategis terkait pertahanan laut Natuna dalam forum resmi yang digelar Markas Besar TNI Angkatan Laut melalui Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), Senin (7/7/2025). Kegiatan ini mengusung tema “Analisis Penerapan Strategi Pertahanan Laut Dalam Menghadapi Ancaman Pelanggaran di Wilayah Laut Natuna”, dan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerja Bupati Natuna.
Dalam forum tersebut, Cen Sui Lan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, H. Boy Wijanarko. Dari pihak Seskoal, hadir langsung Ketua Tim Rombongan Peneliti yang memimpin sesi pengambilan data secara virtual.
Diskusi yang berlangsung intens ini membahas tiga isu utama seputar strategi pertahanan laut, salah satunya fokus pada jenis-jenis ancaman di kawasan perairan strategis Laut Natuna.
“Sebagai pimpinan daerah yang berada di garis depan wilayah perairan Indonesia, kami siap berkolaborasi dengan TNI AL dan seluruh unsur pertahanan negara dalam menyuplai data, informasi, dan dukungan kebijakan untuk menjaga kedaulatan di laut Natuna,” tegas Bupati Cen Sui Lan.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi dinamika geopolitik kawasan, terutama di Laut Natuna Utara yang kerap menjadi perhatian nasional dan internasional.
Menurutnya, penguatan pengawasan laut harus melibatkan masyarakat pesisir secara aktif serta dibarengi peningkatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi maritim untuk mendukung sistem pertahanan dan pemantauan wilayah secara real time.
“Partisipasi masyarakat lokal sangat krusial. Pemerintah daerah akan terus mendorong peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah laut kita,” ungkap Cen.
Sesi diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab antara para dosen Seskoal dan Bupati Natuna. Salah satu isu yang disorot adalah bagaimana strategi pemda dalam merespons pelanggaran kedaulatan yang sering terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi pertahanan terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak, serta memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan institusi pertahanan negara dalam menjaga wilayah perbatasan maritim Indonesia. (***)
Editor Yusfreyendi
