Suarasiber.com (Batam) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam kembali menggelar rapat paripurna pada Rabu (4/6/2024) dengan agenda mendengarkan jawaban Wali Kota Batam Amsakar Achmad atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua II Budi Mardiyanto, SE., MM. Turut hadir perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, pejabat Pemko dan BP Batam.
Apresiasi WTP dan Komitmen Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar Achmad menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi fraksi-fraksi atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Kepri. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Namun demikian, Amsakar juga menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh catatan dan rekomendasi BPK sesuai batas waktu yang ditentukan. Ia juga sependapat dengan pandangan Fraksi Golkar bahwa opini WTP tidak serta merta menjamin tidak adanya penyimpangan, sehingga pengelolaan keuangan daerah harus tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.
20 Persen untuk Pendidikan, 10 Persen untuk Layanan Kesehatan Gratis
Wali Kota Amsakar menegaskan bahwa Pemko Batam tetap berkomitmen mengalokasikan 20 persen anggaran APBD untuk sektor pendidikan, yang mencakup belanja pegawai guru, peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan sarana prasarana, serta program afirmatif seperti beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah bagi keluarga tidak mampu.
Tak hanya itu, Pemko juga konsisten menganggarkan 10 persen untuk pelayanan kesehatan gratis bagi warga miskin yang memiliki KTP Batam, sebagai bagian dari upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC).
“Kami pastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama demi kesejahteraan masyarakat Batam,” ujar Amsakar.
Respons Terkait Dana Hibah, Infrastruktur, dan PAD
Menjawab pertanyaan Fraksi PKB soal dana hibah untuk organisasi perempuan, Amsakar menjelaskan bahwa proposal harus disampaikan paling lambat saat Musrenbang tingkat kota, dan selanjutnya diverifikasi oleh SKPD sesuai ketentuan.
Di bidang infrastruktur, Amsakar menegaskan Pemko terus mengupayakan alokasi belanja infrastruktur publik minimal 40 persen secara bertahap, dengan berkolaborasi bersama BP Batam dalam pembangunan jalan, drainase, dan penerangan jalan umum.
Ia juga menerima masukan dari fraksi-fraksi terkait upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta harapan agar pelaksanaan APBD lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah Selanjutnya: Fraksi Siapkan Tanggapan
Setelah mendengarkan pidato Wali Kota, Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin menginstruksikan agar seluruh fraksi segera menyiapkan tanggapan terhadap jawaban eksekutif, yang akan dibahas dalam rapat paripurna berikutnya guna menentukan kelanjutan pembahasan Ranperda tersebut ke tahap selanjutnya. (***/asih)
Editor Yusfreyendi
