Suarasiber.com (Batam) – DPRD Kota Batam menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kota Batam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-13 secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Capaian membanggakan ini diungkap dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Rabu siang (28/5/2025), dengan agenda pembentukan Pansus RPJMD 2025–2029 dan penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Batam, H. Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I H. Aweng Kurniawan dan Wakil Ketua III Hendra Asman, S.H., M.H. Turut hadir Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran Forkopimda, perwakilan OPD, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan media.
Opini WTP: Bukti Akuntabilitas Keuangan Pemko Batam
Dalam penyampaiannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menjelaskan bahwa opini WTP ke-13 ini diberikan setelah laporan keuangan Pemko Batam tahun 2024 diaudit oleh BPK RI. Ia menegaskan pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintahan dan harus menjadi semangat untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Batam kembali meraih opini WTP dari BPK. Ini adalah yang ke-13 kali secara berturut-turut. Prestasi ini harus terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi,” kata Amsakar.
Namun demikian, ia juga mengakui masih terdapat beberapa catatan dari BPK yang wajib ditindaklanjuti dalam 60 hari. RPP APBD 2024, menurutnya, disusun berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 Disorot
Amsakar juga menyampaikan bahwa realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp3,6 triliun atau 97% dari target Rp3,7 triliun. Sedangkan realisasi belanja daerah mencapai Rp3,6 triliun atau 94% dari target belanja sebesar Rp3,8 triliun. Ia berharap Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 ini dapat dibahas secara konstruktif dan disetujui sesuai mekanisme DPRD.
DPRD Minta OPD Serius Tindaklanjuti Catatan BPK
Ketua DPRD Batam, H. Muhammad Kamaluddin, menyambut baik pencapaian opini WTP dan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemko Batam. Namun ia juga menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menindaklanjuti rekomendasi BPK secara serius.
“Kami mengapresiasi capaian ini. Tapi kita juga mendorong agar temuan audit bisa diminimalkan di masa mendatang, demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” tegas Kamaluddin.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh fraksi di DPRD Kota Batam untuk menyiapkan pandangan umum fraksi terhadap RPPAPBD, yang dijadwalkan akan disampaikan pada rapat paripurna bulan depan. (***/asih)
Editor Yusfreyendi
