Suarasiber.com – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Taba Iskandar menegaskan agar NKRI harga mati bukan hanya slogan.
“Jangan hanya jadi slogan saja NKRI harga mati sedangkan hasil pendapatan semua untuk pusat,” ujar Taba Iskandar di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (30/12/2021).
Pada hari itu, sejumlah anggota DPRD Kepri ke Jakarta untuk menanyakan surat dari Menkopulkuman ke Menteri Perhubungan terkait Kewenangan Pengelolaan Pelayanan Kepelabuhanan di Wilayah Perairan Provinsi Kepulauan yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2021.
Dipimpin Taba Iskandar, rombongan terdiri dari Bakti Lubis (Hanura), Nyang Nyang Haris (Gerindra), Surya Sardi (Demokrat), Yudi Kurnain (PAN), Taufik dan Wahyu Wahyudin (PKS) serta Hadi Candra (Golkar).
Mewakili Menkopolhukam Mahfud MD, Deputi Bidang Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Djaka Budhi Utama membenarkan jika surat yang ditanda tangani MenkoPolhukam adalah benar adanya.
“Bapak Menko tentunya telah menelaah dengan teliti landasan hukum dan keberlakuannya. Apalagi keahlian dan latar belakang beliau yang merupakan profesor dan pakar hukum tata negara yang juga mantan Hakim MK tentu tidak main-main dengan surat sudah beliau tanda tangani,” ujar Djaka Budi dibenarkan Asisten Deputi Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Samsudin.
Djaka Budi juga mengingatkan agar DPRD Provinsi Kepri sebagai wakil rakyat terus berjuang dengan “cerdas” sampai dengan terwujudnya amanat sebagaimana terkandung dalam surat Menko.
Karena jika Kementerian Perhubungan lambat menindaklanjuti maka harapan masyarakatpun Kepri akab lambat terwujud
“Jadikanlah surat tersebut sebagai amunisi dan penyemangat baru,” tambah Deputi.
Kepri Butuh Biaya
Anggota DPRD Kepri lainnya Hadi Candra menegaskan bahwa Kepri sangat membutuhkan biaya untuk pembangunan. Selain Kota Batam dan Tanjungpinang, Pemkab lainnya masih sangat tertinggal infrastrukturnya.
Sedangkan Pemerintah Daerah tak mampu menyiapkannya karena keterbatasan dana APBD yang tersedia.
“Sumber daya alam kita menyumbang devisa yang sangat besar bagi negara tapi bagian yang kita peroleh sangat kecil ditambah kita tak mampu berbuat banyak. Letak laut yang strategis pun tak menyumbang apa-apa buat daerah semua dibawa ke Pusat padahal Kepulauan Riau adalah beranda terdepan NKRI,” ujar Hadi Candra.
Jika labuh jangkar dilakukan oleh Provinsi Kepri, Yudi Kurnain menimpali, diyakini pendapatan Kepri akan meningkat, kebocoran pendapatan di area labuh jangkar dapat terminimalisir dan para pihak yang selama ini bermain akan kesulitan melakukan aksi akrobat dalam pelaporan dan penyetoran retribusi maupun PNBP yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.
Hal senada juga diungkapkan Bakti Lubis, Nyang Nyang, Surya, Yusuf dan Wahyu.
Turut serta dalam rombongan ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi dan Kepala Bidang Kepelabuhanan Dishub Kepri, Azis Kasim Djou. ***
Editor Yusfreyendi
