TANJUNGPINANG (suarasiber) – Belum lama ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melengkapi fitur pemantauan Bansos di aplikasi JAGA. Ternyata fitur ini langsung disambut warganet.
Buktinya baru seminggu diluncurkan, sudah ada 118 keluhan yang disampaikan melalui JAGA Bansos tersebut. Keluhan yang diterima seputar penyaluran bantuan sosial dengan segala masalahnya.
Jubir Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan keluhan yang paling banyak disampaikan adalah pelapor tidak menerima bantuan padahal sudah mendaftar, yaitu 54 laporan.
Selain itu, ada 6 topik keluhan lainnya yang juga disampaikan pelapor, seperti bantuan dana yang diterima jumlahnya kurang dari yang seharusnya sebanyak 13 laporan.
Selanjutnya, bantuan tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan sebanyak 10 laporan, nama di daftar bantuan tidak ada (penerima fiktif) berjumlah 8 laporan.
Juga ada bantuan lebih dari satu berjumlah 3 laporan, bantuan yang diterima kualitasnya buruk 1 laporan, seharusnya tidak menerima bantuan tetapi menerima bantuan 1 laporan, dan beragam topik lainnya total 28 laporan.
“Keluhan tersebut kami terima 5 Juni 2020 atau seminggu setelah diluncurkan,” ujarnya, Sabtu (6/6/2020).
Laporan tersebut ditujukan kepada 78 pemda terdiri dari 7 pemerintah provinsi dan 71 pemerintah kabupaten/kota.
Sedangkan instansi yang paling banyak menerima keluhan adalah Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Indramayu masing-masing 5 laporan. Diikuti oleh Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing 4 laporan. Sedangkan, Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing 3 laporan. Selebihnya menerima masing-masing 1 laporan. >>>berikutnya
