TANJUNGPINANG (suarasiber) – Prof Mahfud MD, guru besar di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengatakan masyarakat sering tertipu oleh pejabat. Khususnya, pejabat-pejabat yang membanggakan lembaganya dapat predikat Wajar Tanpa Perkecualian (WTP).
Mereka bangga berkali-kali mendapatkan predikat WTP. Kesannya, kalau sudah mendapatkan gelar WTP, maka di lembaga itu bersih, dan bebas dari korupsi.
Padahal, gelar WTP bukan soal ada atau tidaknya korupsi. Bahkan, ada yang kena operasi tangkap tangan karena “mengurus” Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Agar, mendapatkan gelar WTP!
Itu diungkapkan Mahfud MD di akun Twitter @mohmahfudmd (22/9/2019). Lengkapnya seperti ini:
“Betul. Tp masyarakat sering tertipu oleh pejabat2 yg mem-bangga2kan lembaganya dpt WTP shg tak perlu dituding ada korupsi. Sampai2 ada yg kena OTT krn mau mengurus LHP agar dpt WTP. Belum lama, kan? Jd WTP itu hrs dipahami: bkn soal ada/tdk-nya korupsi.”
Cuitan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, disampaikan sebagai jawaban atas tanggapan yang dicuitkan akun Twitter @guillermo_24gru. Guillermo di cuitannnya seakan memberi penjelasan ke Mahfud MD, terkait WTP.
“WTP itu predikat buat pelaporan keuangan yg sesuai prof. WTP bukan predikat yg menandakan bebas korupsi….Ampuree.”
Cuitan itu yang dibalas Mahfud, bahwa masyarakat sering tertipu oleh pejabat-pejabat yang membanggakan WTP.
Dalam pantauan suarasiber.com, sejumlah kepala daerah di Tanah Air, dan juga di Provinsi Kepri memang sangat bangga daeragnya dapat WTP. Apalagi jika bisa mendapatkannya bertahun-tahun berurutan.
Tak sedikit kepala daerah yang kemudian memamerkan seremoni penyerahan gelar WTP, melalui rangkaian foto di berbagai media. Kesannya, daerahnya bebas dan bersih dari korupsi. Seperti yang dicuitkan Mahfud, itu yang bikin masyarakat tertipu. (mat)
