Suarasiber.com (Batam) – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri kegiatan Entry Meeting Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Batam pada Rabu (11/3/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Amsakar didampingi Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Kepala Perwakilan BPKP Kepri Mudzakir menjelaskan bahwa evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran daerah merupakan bagian dari agenda prioritas nasional. Nantinya, hasil evaluasi dari berbagai daerah akan dihimpun oleh BPKP pusat untuk dilaporkan kepada Presiden.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan sejak tahap perencanaan bertujuan meminimalkan berbagai risiko, termasuk potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Kami mendorong agar mitigasi risiko dilakukan sejak awal. Perangkat daerah tidak perlu ragu mengidentifikasi potensi risiko, karena dengan mengenalinya justru akan lebih mudah dikendalikan,” kata Mudzakir.
Ia menambahkan, evaluasi di Batam akan difokuskan pada lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyambut baik langkah BPKP yang melakukan evaluasi sejak tahap awal perencanaan atau pre-audit. Menurutnya, pendekatan tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan sejak dini.
“Kami sangat terbuka dengan evaluasi dari BPKP. Pandangan dari pihak eksternal penting untuk menilai apakah perencanaan yang kami susun sudah efektif dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, atau masih perlu penyempurnaan,” ujar Amsakar.
Ia juga memaparkan bahwa Pemerintah Kota Batam saat ini tengah menggeser arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Jika sebelumnya pembangunan lebih banyak menitikberatkan pada infrastruktur, kini fokus mulai diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, peningkatan kualitas SDM menjadi kunci bagi masa depan Batam. Karena itu, pemerintah daerah meluncurkan berbagai program prioritas, seperti penyediaan seragam sekolah gratis, beasiswa bagi siswa berprestasi maupun dari keluarga kurang mampu, serta program cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).
“Cakupan UHC di Batam saat ini sudah mencapai 98,12 persen. Kami ingin memastikan masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang memadai,” jelasnya.
Selain itu, Pemko Batam juga memberikan perlindungan sosial kepada pekerja rentan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Program ini mencakup berbagai profesi, mulai dari pengemudi ojek daring, imam masjid, hingga penambang pancung.
Amsakar menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan Batam juga telah diselaraskan dengan program strategis nasional yang sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Beberapa langkah yang dilakukan di antaranya pembentukan koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, serta persiapan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
BPKP berharap seluruh OPD di lingkungan Pemko Batam dapat memberikan dukungan data secara lengkap agar proses evaluasi berjalan optimal. Dengan demikian, perencanaan anggaran yang disusun tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata dalam pelaksanaan pembangunan daerah. (***)
Editor Syaiful
