Suarasiber.com (Jakarta) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Rabu (28/1/2026). Dalam pelantikan tersebut, Menkeu menegaskan bahwa integritas, etika kepemimpinan, dan kinerja profesional menjadi fondasi utama dalam mengemban amanah negara, sekaligus menempatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai garda terdepan dalam menjaga pasar domestik dari praktik persaingan tidak sehat dan masuknya barang ilegal.
Pelantikan yang berlangsung di Jakarta itu mencakup 22 pejabat dari DJBC, tiga pejabat dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), satu pejabat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan satu pejabat dari Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Penetapan pejabat tersebut menjadi bagian dari penguatan tata kelola fiskal dan pengawasan ekonomi nasional.
Menkeu Purbaya menekankan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan penugasan negara yang sarat dengan tanggung jawab moral dan profesional. Menurutnya, kepercayaan publik yang diberikan harus dijaga dengan integritas tinggi serta diwujudkan melalui kinerja yang terukur.
“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” tegas Menkeu Purbaya.
Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, Menkeu juga menyoroti pentingnya peran kebijakan fiskal dalam mendorong permintaan domestik (domestic demand) sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik global dan ketidakpastian ekonomi internasional, kekuatan pasar dalam negeri dinilai menjadi modal strategis bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan.
“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Namun, kalau banyak barang selundupan, maka domestic demand akan dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair karena masuknya ilegal. Akibatnya, perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara adil,” ujar Menkeu.
Karena itu, Menkeu menempatkan Bea dan Cukai sebagai institusi kunci dalam menjaga kesehatan pasar domestik. DJBC diminta untuk memastikan bahwa arus barang yang masuk dan keluar Indonesia berjalan sesuai aturan, bebas dari penyelundupan, serta tidak merugikan industri dalam negeri.
Menurut Menkeu, keberadaan barang ilegal dan praktik perdagangan tidak sah bukan hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga melemahkan daya saing industri nasional dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan di perbatasan, pelabuhan, dan jalur perdagangan internasional harus menjadi prioritas utama.
Pelantikan 27 pejabat ini sekaligus mencerminkan keseriusan Kemenkeu dalam memperkuat struktur kepemimpinan birokrasi fiskal. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu menjadi agen perubahan, membangun budaya kerja yang bersih, transparan, serta menjunjung tinggi prinsip good governance.
Menkeu juga meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja lebih disiplin, adaptif terhadap tantangan zaman, serta mampu menjawab tuntutan publik akan tata kelola keuangan negara yang profesional dan akuntabel. Integritas, lanjutnya, bukan sekadar slogan, melainkan harus tercermin dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil.
Dari sisi What, pelantikan 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan untuk memperkuat kepemimpinan strategis di lingkungan Kemenkeu.
Dari sisi Who, pelantikan dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan melibatkan pejabat dari DJBC, DJPB, DJKN, dan DJSPSK.
Dari sisi When, kegiatan berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026.
Dari sisi Where, acara digelar di Jakarta.
Dari sisi Why, pelantikan bertujuan memperkuat integritas, meningkatkan kinerja birokrasi fiskal, serta mengoptimalkan peran Bea Cukai dalam menjaga pasar domestik dari praktik perdagangan ilegal.
Dari sisi How, melalui pengukuhan resmi pejabat, penegasan arah kebijakan, serta penugasan langsung untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah negara.
Dengan pelantikan ini, Kemenkeu menegaskan komitmennya untuk membangun birokrasi fiskal yang tangguh, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Peran strategis Bea Cukai sebagai penjaga gerbang ekonomi Indonesia diharapkan semakin optimal dalam melindungi pasar domestik, memperkuat industri nasional, serta menjaga keadilan persaingan usaha di tengah tantangan global yang semakin kompleks. (***)
Editor Syaiful
