Suarasiber.com (Batam) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus kecelakaan kerja yang menewaskan 13 pekerja di galangan kapal PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, beberapa waktu lalu.
Sebagai tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) yang telah dilakukan sebelumnya, pimpinan DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lintas komisi pada Selasa (30/10/2025). Agenda ini digelar untuk mendengarkan langsung keterangan dari pihak perusahaan serta instansi terkait mengenai penanganan kasus tersebut.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, H. Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, didampingi Wakil Ketua II, Budi Mardiyanto, SE., MM., dari Fraksi PDI Perjuangan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam dan dihadiri oleh para Ketua dan anggota Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kota Batam.
Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri Diky Wijaya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Camat Batu Aji, Lurah Tanjunguncang, serta manajemen PT ASL Shipyard.
DPRD Desak Tanggung Jawab Penuh dari Perusahaan
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Batam, H. Aweng Kurniawan, menegaskan bahwa masyarakat menaruh perhatian besar terhadap tragedi ini dan menuntut agar pihak perusahaan menunjukkan tanggung jawab penuh kepada para korban dan keluarga.
“Masyarakat ingin tahu sejauh mana penanganan masalah ini dan bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap keluarga korban, baik yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Ini sudah kejadian kedua di perusahaan yang sama. Kami ingin memastikan hal serupa tidak terulang lagi,” tegas Aweng.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Batam, Budi Mardiyanto, menilai insiden ini sebagai tragedi besar yang perlu menjadi perhatian serius semua pihak.
“Dalam waktu yang berdekatan, dua kecelakaan di perusahaan dan kapal yang sama telah menelan banyak korban jiwa. Pertama lima orang, dan kini 13 pekerja lagi menjadi korban. DPRD ingin memastikan manajemen benar-benar menjalankan tanggung jawab dan memperbaiki sistem keselamatan kerja,” ujarnya.
Temuan Dinas dan Langkah Perusahaan
Dalam pemaparannya, Kadisnakertrans Provinsi Kepri, Diky Wijaya, menyampaikan hasil investigasi awal yang menunjukkan dugaan kelalaian dalam proses pembersihan bunker kapal (cleaning bunker) serta adanya pelimpahan pekerjaan kepada subkontraktor yang membayar pekerja di bawah Upah Minimum Kota (UMK).
“Kami menemukan indikasi pelanggaran dalam penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Rekomendasi sudah kami sampaikan kepada perusahaan, dan kini PT ASL mulai melakukan pembenahan, termasuk merekrut langsung pekerja tanpa melalui subkontraktor,” jelas Diky.
Pihak manajemen PT ASL Shipyard yang hadir menegaskan bahwa perusahaan telah mengambil tanggung jawab penuh terhadap seluruh korban dan keluarga mereka.
“Perusahaan menanggung seluruh biaya pemakaman korban meninggal, perawatan korban luka, serta kebutuhan akomodasi dan transportasi keluarga. Kami juga menugaskan staf khusus untuk mendampingi keluarga korban,” ujar perwakilan manajemen PT ASL.
DPRD Batam Akan Terus Mengawal Kasus Ini
Menutup rapat, H. Aweng Kurniawan menegaskan bahwa DPRD Kota Batam akan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi instansi terkait, termasuk memastikan langkah-langkah perbaikan benar-benar diterapkan di lingkungan kerja PT ASL Shipyard.
“DPRD Kota Batam akan memastikan seluruh rekomendasi dijalankan dan perusahaan memberikan perhatian khusus bagi keluarga korban, terutama yang kehilangan tulang punggung keluarga. Keselamatan kerja adalah prioritas utama yang tidak boleh diabaikan,” tegas Aweng.
Rapat diakhiri dengan komitmen bersama antara DPRD Kota Batam, instansi pemerintah, dan manajemen PT ASL Shipyard untuk memperkuat penerapan standar keselamatan kerja (K3) serta mencegah terulangnya tragedi serupa di masa mendatang. (rls/sya)
Editor Yusfreyendi
