**Suarasiber.com (Jakarta) – ** Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia berjalan dengan baik, dengan tingkat kesalahan atau kekurangan hanya 0,00017 persen.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menutup Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
30 Juta Penerima Manfaat Program MBG
Prabowo menjelaskan hingga saat ini program MBG telah menjangkau sekitar 30 juta penerima manfaat, baik siswa sekolah maupun ibu hamil di berbagai daerah.
Meski begitu, ia mengakui bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan, termasuk kasus-kasus keracunan makanan. Namun jumlahnya dinilai sangat kecil dibandingkan dengan total penerima manfaat.
“Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kesalahan itu hanya 0,00017 persen,” ujar Prabowo, dilihat suarasiber.com dari YouTube PKSTV.
Program Punya Manfaat Besar untuk Anak dan Ibu Hamil
Prabowo menekankan bahwa program makan gratis ini memberi dampak besar bagi rakyat Indonesia, khususnya anak-anak dan ibu hamil di daerah.
“Banyak elite tidak menduga bahwa rakyat kita masih ada yang makan nasi pakai garam. Dengan program ini, kita bisa memberi sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan,” ungkapnya.
Instruksi Investigasi Kasus Keracunan MBG
Setelah kembali dari kunjungan luar negeri, Prabowo langsung memerintahkan investigasi menyeluruh terkait kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah.
Ia juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah ditutup sementara.
Melansir dari CNN Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan instruksi presiden sudah ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
“Atas arahan Presiden, keselamatan anak adalah prioritas utama. SPPG bermasalah ditutup sementara untuk evaluasi dan investigasi,” ujar Zulhas, Minggu (28/9).
Fokus Evaluasi: Kualitas dan Pengawasan
Menurut Zulhas, evaluasi akan difokuskan pada disiplin, kualitas, serta standar kemampuan juru masak di setiap SPPG. Ia juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait dalam memperkuat pengawasan.
“Semua pemangku kepentingan harus aktif bersama-sama melakukan pengawasan agar program Makan Bergizi Gratis berjalan lebih baik,” pungkasnya. (***)
Editor Yusfreyendi
