Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali diterpa isu dualisme kepemimpinan usai Muktamar ke-10 yang digelar di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025). Dua figur, yakni Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PPP periode 2025–2030.
Melalui forum resmi Muktamar, Steering Committee (SC) menetapkan Muhammad Mardiono sebagai ketua umum secara aklamasi. Wakil Ketua SC, Amir Uskara, menyebut mayoritas pemilik suara sepakat memilih Mardiono sebagai calon tunggal.
“Selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi. Keputusan sah karena saat itu tidak ada yang protes,” kata Amir dalam konferensi pers.
Amir menegaskan, sedikitnya 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP mendukung Mardiono. Dengan diketuknya palu sidang, pemilihan dianggap selesai dan Mardiono diminta segera menyusun kepengurusan lima tahun ke depan.
Namun, dinamika berbeda muncul dari kubu Agus Suparmanto. Dalam forum Muktamar terpisah yang dipimpin Qoyum Abdul Jabbar, Agus juga diklaim terpilih secara aklamasi.
“Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi muktamirin. Keputusan ini sah,” ujar Qoyum, Minggu dini hari (28/9/2025).
Ancaman Perpecahan PPP
Kondisi saling klaim ini kembali membuka peluang terjadinya dualisme kepemimpinan PPP. Pengamat politik, Nurmal Isdrus, menilai PPP rentan perpecahan karena sejarah panjang konflik internal.
“Potensi dualisme memang besar. Sejarah PPP menunjukkan konflik kecil saja bisa berujung dualisme. Jika tidak segera diselesaikan, posisi PPP di Pemilu 2029 bisa makin terpuruk,” jelasnya.
Nurmal menekankan pentingnya rekonsiliasi agar elektabilitas PPP tidak semakin merosot di tengah persaingan politik nasional.
Sejarah Dualisme di PPP
Fenomena dualisme bukan hal baru bagi PPP. Pada 2022, partai berlambang Ka’bah itu pecah setelah pelengseran Suharso Monoarfa dari posisi ketua umum. Konflik serupa juga pernah terjadi saat kepemimpinan Suryadharma Ali dan Romahurmuziy.
Pada 2014, dualisme meletus ketika Suryadharma Ali menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai capres. Kubu Romahurmuziy menilai langkah tersebut melanggar AD/ART partai, sehingga Suryadharma mendapat peringatan keras dan akhirnya diberhentikan sementara melalui rapimnas.
Rangkaian perpecahan ini memperlihatkan rapuhnya soliditas internal PPP. Dengan kondisi terbaru di Muktamar ke-10, publik menunggu apakah PPP mampu menyatukan barisan atau justru kembali terjebak dalam lingkaran dualisme kepemimpinan. (***)
Editor Yusfreyendi
