ANAK-anak itu cuma ingin makan siang.
Bukan ikut eksperimen. Bukan jadi korban politik anggaran.
Tapi pagi itu, nasi, ayam, dan sayur bening yang harusnya jadi energi, malah berubah jadi racun.
Dalam hitungan jam, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai “generasi emas” berubah wajah.
Dari kebanggaan, menjadi bencana. Dari menu makan siang, menjadi headline berita nasional.
Pagi itu seperti biasa. Anak-anak SD di pinggiran kota berbaris rapi menunggu jam istirahat. Ada yang tersenyum, ada yang mengintip dari balik tas, ada juga yang tak sabar ingin membuka kotak makan siang Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Nasi hangat. Ayam goreng. Sayur bening. Lengkap. Sempurna di mata kamera.
Guru-guru tersenyum lega. Pemerintah merasa misi tercapai. Orang tua merasa terbantu.
Semua tampak baik-baik saja. Sampai tiba-tiba, beberapa jam kemudian:
Seorang anak muntah. Yang lain pusing. Beberapa terjatuh, pucat. Sirene ambulans meraung di halaman sekolah.
Dalam sekejap, ruang IGD penuh seragam putih-merah yang panik. Orang tua menangis. Guru bingung. Publik terhenyak.
Dan cerita itu bukan cuma di satu sekolah. Dari Jawa sampai Sumatra, berita serupa bermunculan: keracunan massal. Dari makan bergizi gratis berubah jadi “masuk bencana gizi”.
Apa ini sabotase? Atau sekadar salah kelola?
Di balik dapur sederhana itu, MBG ibarat kapal besar berisi emas: anggaran triliunan, rantai pasok panjang, pengawasan longgar. Kapal sebesar itu jelas menggoda banyak orang untuk “menyelam” ikut mengambil bagian.
Ada vendor yang menekan harga. Ada pejabat yang malas memeriksa. Ada prosedur yang rumit, tapi longgar. Hasilnya sama: bahan murahan bisa lolos, prosedur asal-asalan jadi kebiasaan.
Apalagi ketika semua pihak merasa ini sekadar “program makan siang”. Padahal taruhannya nyawa anak-anak.
Sebagian orang menyebut ini sabotase. Mungkin kompetitor bisnis. Bisa juga musuh politik. Atau mafia proyek yang sengaja merusak kualitas demi menjatuhkan lawan.
Tapi bukankah musuh paling besar justru sistem kita sendiri? Sistem yang abai, keropos, dan terlalu banyak celah.
Sabotase dari luar atau salah kelola dari dalam, akibatnya sama: anak-anak jadi korban.
Di lapangan, krisis kepercayaan sudah nyata. Ada orang tua yang melarang anaknya menyentuh makanan MBG. Ada kepala sekolah yang bingung: ikut prosedur atau nekat mencari suplai sendiri?
Pemerintah pusat dan daerah saling lempar tanggung jawab. Guru? Mereka hanya bisa menenangkan anak-anak yang ketakutan.
Padahal program ini seharusnya jadi kebanggaan bangsa. Bukan bahan olok-olok.
Kalau pemerintah benar-benar serius, tidak cukup sekadar konferensi pers.
– Audit mendadak pada semua rantai pasok.
– Uji cepat makanan sebelum dibagikan.
– Transparansi digital: publik bisa tahu dari mana asal makanan, siapa pemasoknya, bagaimana kualitasnya.
– Dan yang paling penting: hukuman nyata untuk pemasok nakal maupun pejabat lalai.
Baru setelah itu, kepercayaan bisa kembali.
Pada akhirnya, kita boleh saja menunjuk siapa “penyusupnya”. Tapi tanggung jawab tetap ada di tangan pengelola.
Karena jika MBG terus dibiarkan keropos, siapa pun—oknum, mafia, pesaing politik—akan dengan mudah meracuni anak bangsa.
Dan ketika itu terjadi, Program Makan Bergizi Gratis bukan lagi kebanggaan. Ia hanya tinggal cerita ironi nasional: harapan yang berubah jadi bencana. (*)
(*) Zainal, S.Sos (Praktisi Budaya)
