Suarasiber.com (Bintan) – Bupati Bintan Roby Kurniawan secara resmi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bintan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Penyampaian jawaban tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Bintan, Kamis (17/7).
Dalam kesempatan itu, Bupati Roby mengucapkan terima kasih atas masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Ia menegaskan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen perencanaan administratif, melainkan arah strategis pembangunan lima tahunan yang mencerminkan visi-misi kepala daerah, selaras dengan kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat.
“RPJMD ini adalah fondasi untuk menentukan ke mana arah pembangunan Bintan ke depan, mencakup semua aspek penting daerah,” ujar Roby.
Fokus pada Pembangunan Berkelanjutan dan Inklusif
Untuk menjamin pembangunan berjalan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bintan telah merancang kebijakan fiskal jangka menengah. Ini mencakup evaluasi retribusi daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja pegawai, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis digital.
Program prioritas yang akan dijalankan secara terukur meliputi:
- Beasiswa pendidikan,
- Layanan kesehatan gratis,
- Perbaikan rumah tidak layak huni,
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat,
- Serta digitalisasi sistem pemerintahan.
RPJMD ini disusun dengan pendekatan SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dan mengedepankan potensi strategis daerah, seperti sektor pariwisata, kelautan, dan industri. Tujuannya jelas: menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan secara berkelanjutan.
Perhatian Serius terhadap Isu Sosial dan Lingkungan
Roby juga menekankan pentingnya dimensi sosial dalam RPJMD. Isu-isu seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan kelompok rentan, serta penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) menjadi prioritas yang terintegrasi.
Di sisi lain, tantangan lingkungan seperti abrasi pantai, pencemaran laut, pelestarian mangrove dan terumbu karang juga menjadi bagian penting dari arah pembangunan. Pemerintah Daerah memberi perhatian khusus kepada masyarakat pesisir, termasuk nelayan tradisional dan perempuan, dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Sinergi Lintas Sektor dan Partisipasi Masyarakat
Menurut Roby, RPJMD ini disusun melalui pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Musrenbang agar kebijakan yang diambil benar-benar mewakili aspirasi dari bawah.
Tantangan klasik seperti kesenjangan antar wilayah, rendahnya kualitas SDM, dan keterbatasan infrastruktur serta konektivitas antar pulau juga menjadi perhatian serius. Pemerintah akan mendorong sinergi lintas sektor untuk program prioritas seperti ekonomi digital, literasi teknologi, revitalisasi dermaga, dan pasar rakyat dengan prinsip keberlanjutan.
Mengakhiri penyampaiannya, Bupati Roby menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota dewan atas kerja sama dan sinergi dalam proses penyempurnaan RPJMD.
“Kami optimis, dokumen ini akan menjadi panduan strategis untuk mewujudkan Bintan yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan berkelanjutan menuju visi besar Bintan Juara,” tutup Roby. (***/rls)
Editor Yusfreyendi
