Suarasiber.com – Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara & Pengawas Anggaran RI (BPI KPNPA RI) menyerahkan sejumlah bukti dugaan korupsi yang dilakukan pejabat di Kabupaten Lingga dan juga Provinsi Kepri, ke Kejaksaan Agung.
Tindakan ini dilakukan karena BPI KPNPA RI menilai penanganan kasus tersebut dinilai lamban.
“Tadi bukti-bukti rekaman dan data-data korupsi yang diduga melibatkan pejabat penting di Kabupaten Lingga dan Kepulauan Riau, sudah kami serahkan ke Kejaksaan Agung,” ujar Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, Selasa, 22 Oktober 2024.
Rekaman yang diserahkan diduga melibatkan Bupati Lingga (MN) dan Ketua DPRD Lingga periode 2019-2024 (AN). Di dalamnya, kedua orang tersebut juga menyinggung pejabat di Provinsi Kepulauan Riau, terkait dengan pengaturan izin usaha perkebunan dan pertambangan.
Rekaman yang sama juga beredar luas di masyarakat, durasinya 34 menit, diduga direkam pada medio Oktober 2023. Isi pembicaraan dalam rekaman itu membuat geger warga lantaran ada dugaan praktik “bagi-bagi” uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga untuk tahun anggaran 2023 dan 2024.
Juga ada soal jatah dari perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lingga, dengan tujuan mendukung pemenangan calon anggota legislatif (Caleg) dari partai yang dipimpin oleh MN. Tubagus menyebutkan rekaman suara yang beredar di masyarakat menunjukkan adanya keterlibatan pejabat dalam pengaturan jatah dari pengusaha tambang.
“Rekaman ini jelas menunjukkan adanya praktik ‘kongkalikong’ yang dilakukan sejumlah pejabat di Lingga. Kejaksaan harus segera turun tangan,” tegasnya.
Bagian rekaman yang mendapatkan perhatian cukup besar dari masyarakat ialah saat MN dan AN membicarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Lingga turut membantu 25 Caleg dengan alokasi Rp 10 juta hingga Januari.
“Untuk 25 Caleg di PU masih dibantu kawan yang atur di PU,” kata suara yang diduga mirip dengan suara MN.
Belum reda soal rekaman yang bocor itu, muncul lagi dugaan korupsi terkait proyek bonsai. Kesaksian beberapa orang yang terlibat dalam proyek ini menyebut adanya peran Istri Bupati Lingga, Maratussoliha, dan Kepala Dinas Perkim saat itu, Safarudin, yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Lingga. Safarudin sendiri diketahui merupakan suami dari Ketua DPRD Kabupaten Lingga. (redaksi)
