Alat Peraga Kampanye Semrawut: Melanggar Aturan atau Sudah Jadi Tradisi?

Loading...

Pemandangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang semrawut diberbagai tempat telah menjadi fenomena yang lumrah di Indonesia. Satu sisi, APK dianggap sebagai bagian dari tradisi kampanye yang semarak. Di sisi lain, APK yang dipasang secara sembarangan dapat melanggar aturan dan merusak estetika kota.

Berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengatur mengenai tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, serta berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Namun dalam praktik menjelang pemilihan umum(Pemilu), APK semrawut sering kali menjadi pemandangan yang umum dijumpai di berbagai sudut kota maupun di pedesaan. Pemasangan (APK) yang semrawut dan berserakan di jalanan ibarat kanker ganas yang menggerogoti keindahan dan kenyamanan kota.

APK ini seolah menjadi hantu gentayangan yang tak kunjung pergi, bahkan ketika masa kampanye telah usai. Lebih memprihatinkan lagi, sejumlah APK tampak rusak dan tak terawat, berpotensi menjadi sampah visual yang merusak estetika lingkungan.

Alih-alih menarik simpati, pemandangan ini justru menuai badai hujatan dari publik yang muak dengan ketidaktertiban dan ketidakpuasan terhadap ruang publik. Sungguh ironis, ketika APK yang seharusnya menjadi sarana edukasi politik malah berubah menjadi bumerang yang melukai citra kontestan pemilu itu sendiri.

Saat ini publik mulai mempertanyakan efektivitas pemasangan APK yang masih terjadi bahkan semakin banyak digunakan oleh peserta pemilu. Situasi ini terjadi karena para peserta pemilu memperkenalkan diri dan berlomba-lomba merebut perhatian masyarakat luas, serta secara sesuka hati memasang APK di tempat-tempat yang menurut mereka strategis agar wajah mereka semakin mudah dilihat dan diingat warga.

Dari pengamatan kami kasus APK Semrawut juga terjadi di Provinsi Kepulauan Riau terutama di Kota Tanjungpinang, seperti dilansir dari (ULASAN.CO) 29 Desember 2023 sejumlah APK masih terpasang semrawut di Tajungpinang setelah razia (APK Caleg masih terpasang di jembatan penyeberangan Batu 7, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau).

Tetapi publik mengungkapkan keluhannya melalui media sosial dikarenakan ada APK yang menyebabkan kecelakaan fatal dan pemasangan APK yang memenuhi ruang publik saat ini juga banyak yang menghalangi fasilitas pejalan kaki, mulai dari trotoar, hingga jembatan penyeberangan orang (JPO), sehingga mengganggu mobilitas masyarakat yang menggunakannya.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi akibat pemasangan APK ini salah satunya, Dari pantauan (Pikiran-Rakyat.com) 12 Januari 2024 menjadi hari nahas bagi SA (18) gadis Desa Kedungwringin, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, tewas mengenaskan karena tertimpa baliho. Jadi, tak heran jika hal tersebut kerap kali menimbulkan kejengkelan bagi masyarakat.

Keprihatinan inilah yang mendorong gerakan publik untuk memperhatikan bahaya APK yang tidak ramah lingkungan, Lalu apakah tindakan Bawaslu setempat untuk menanggapi permasalahan ini?

Sebenarnya larangan kampanye dengan menempelkan APK di pepohonan sudah tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 70. Tertulis bahwa peserta pemilu dilarang menempelkan APK di tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung/fasilitas pemerintah, jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana prasarana publik, serta taman dan pepohonan.

Hal serupa juga berlaku untuk APK berupa spanduk, reklame, dan umbul-umbul. APK tersebut tidak boleh dipasang pada fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk di halaman, pagar, atau tembok. Aturan ini tercantum dalam Pasal 71 PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

Meski aturan sudah ada, tetapi implementasinya sangat jauh dari kata tertib. Aturan seolah-olah hanya menjadi pelengkap saja. Banyak pihak berwajib yang tidak mau menertibkan pemasangan APK yang melanggar. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga memiliki kebijakan terkait pengawasan terhadap pemasangan APK. Hal ini tercantum dalam Pasal 25A Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Pemerintah Indonesia mengatur pemasangan APK melalui beberapa regulasi, dengan fokus utama pada PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu.

Berikut lokasi Pemasangan APK yang diperbolehkan: (1). Tempat umum: Jalan umum, taman, lapangan, dan tempat lain yang diperuntukkan untuk umum. (2). Tempat milik peserta pemilu: Kantor kesekretariatan, Kantor Liaison Officer (LO), dan tempat lain yang dimiliki oleh peserta pemilu. (3). Tempat pertemuan umum: Gedung pertemuan, hotel, dan tempat-tempat lain yang biasa digunakan untuk pertemuan umum. (4). Media massa: Surat kabar, majalah, televisi, radio, dan media massa lainnya. (5). Website dan media sosial: Website resmi peserta pemilu, media sosial resmi peserta pemilu, atau media sosial lainnya. (6). Pastikan untuk: Meminta izin kepada Bawaslu dan Pemerintah Daerah setempat sebelum memasang APK, Memperhatikan ukuran APK yang sesuai dengan ketentuan, yaitu maksimal 1 meter persegi untuk spanduk, 1,5 meter x 7 meter untuk baliho, dan 5 meter x 15 meter untuk billboard, Menjaga jarak minimal 5 meter antara APK dengan pohon, tiang listrik, dan reklame lainnya.

Seharusnya para peserta pemilu memanfaatkan kampanye melalui media sosial di era yang modern ini, karena zaman sekarang semua teknologi telekomunikasi serba canggih. Sebab adanya penemuan/terciptanya platform seperti Facebook, Twitter atau media sosial lainnya yang menjadi sebuah tren baru pada saat ini.

Dari pantauan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) 07 Februari 2024 mengumumkan jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. maka hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 terus mengalami peningkatan mencapai 79,5%.

Berikut beberapa peraturan yang mengatur hal-hal tersebut, antara lain : (1). Pasal 17 Mengatur tentang pendaftaran akun media sosial bagi peserta pemilu. (2). Pasal 18: Membatasi jumlah akun media sosial yang dapat digunakan peserta pemilu untuk berkampanye (maksimal 10 akun). (3). Pasal 20: Mengatur konten yang tidak boleh ditampilkan dalam kampanye media sosial. (4). Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Regulation of Telecommunications Services). (5). Pasal 24: Melarang penggunaan jasa telekomunikasi untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan atau palsu. (6). Pasal 25: Melarang penggunaan jasa telekomunikasi untuk menghasut orang lain agar melakukan tindak pidana. (7). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Criminal Code). (8). Pasal 143: Melarang penyebaran berita bohong dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun. (9). Pasal 277: Melarang penghasutan untuk melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun.

Penting untuk dicatat bahwa peraturan ini tidak secara khusus mengatur penggunaan APK untuk kampanye. Sehingga, terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan APK, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam.

Sejumlah masyarakat mendesak pemerintah membuat peraturan yang lebih komprehensif terkait penggunaan APK untuk kampanye. Hal ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan kampanye yang lebih sehat di zaman sekarang.APK semrawut merupakan pelanggaran hukum yang nyata dan tidak dapat ditolerir meskipun dianggap sebagai tradisi. Peraturan pemasangan APK dibuat untuk menjaga ketertiban, keindahan, dan keamanan publik.

Memasang APK secara sembarangan justru menciptakan kekacauan visual, menghalangi pandangan, dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Alasan “tradisi” tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melanggar hukum. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan menciptakan perilaku negatif bagi aturan hukum yang dilanggar dengan berlindung dibalik kata tradisi.

Selain itu, pemasangan APK semrawut juga mengindikasikan kurangnya rasa hormat terhadap proses demokrasi yang sehat. Pemilu seharusnya menjadi ajang untuk menyampaikan visi, misi dan program secara elegan dan tertib, bukan dengan memaksakan diri meraih perhatian melalui cara-cara anarkis. Hal ini justru mengkhawatirkan masyarakat mengenai bagaimana perilaku para calon peserta pemilu akan mematuhi dan menaati peraturan dan tata kelola pemerintahan jika terpilih nanti.

APK semrawut merupakan masalah yang perlu diatasi bersama oleh semua pihak Terutama untuk Pemerintah, Bawaslu ,dan Partai Politik harusnya memberikan solusi yaitu perlu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mematuhi aturan terkait APK, Perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya APK yang semrawut, dan dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar aturan APK.

Khususnya masyarakat haruslah menolak mentah-mentah alasan “tradisi” untuk pembenaran pelanggaran hukum dalam pemasangan APK pemilu. Sudah saatnya kita meninggalkan kebiasaan buruk ini dan mengampanyekan pemilu dengan cara yang tertib, elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hanya dengan menghargai hukum dan tatanan, kita bisa menjamin proses demokrasi yang bermartabat. (***)

Penulis: Della Julianti1 , Iit Khoirun Nisa2, Siti Nurafina3, Wirawan Trisda Putra4
Mahasiswa Mata Kuliah Sistem Politik Indonesia Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Loading...