Jembatan Batam – Bintan Terkendala Rp50 Miliar, Ansar Minta Bantuan Pusat
Suarasiber.com – Terungkap bahwa pembangunan jembatan Batam – Bintan saat ini, terkendala pembiayaan sekitar Rp50 miliar.
Dana sebesar itu akan digunakan untuk penyelidikan tanah (soil investigation). Data hasil soil investigation itu diperlukan untuk menyusun estimasi biaya.
Sehingga mengurangi risiko cost overrun (pembebanan biaya) dan time overrun (penambahan waktu).
Selain itu, data tersebut diperlukan untuk mendapatkan persetujuan desain oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ).
Soil Investigation
Hal itu terungkap saat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menemui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu (2/11/222).
Dalam pertemuan itu Ansar menyampaikan progress (kemajuan) pembangunan infrastruktur strategis di Kepulauan Riau.
Termasuk melaporkan kemajuan atas proyek jembatan Batam-Bintan.
Terkait jembatan Batam-Bintan, Ansar melaporkan berdasarkan Rancang Bangun Rinci (Detail Engineering Design) jembatan Batam-Bintan di segmen dukungan pemerintah, masih dibutuhkan 16 titik penyelidikan tanah (soil investigation).
“Kami sudah menyurati ke Kementerian PUPR bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) belum dapat mengakomodir kebutuhan penyelidikan geoteknik tambahan sebanyak 16 titik yang bernilai Rp50 miliar.
Dan, memohon arahan bapak Menteri PUPR untuk memberikan solusi alternatif pemenuhan anggaran dalam penyelesaian penyelidikan geoteknik tambahan tersebut.
Baik melalui sumber dana APBN maupun sumber dana lainnya,” kata Ansar.
Menanggapi surat Ansar, Menteri PUPR memerintahkan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kepri, agar segera berkoordinasi dengan Pemprov Kepri.
Hal itu harus dilakukan dengan segera karena tahun anggaran 2022, tinggal dua bulan lagi.
“Kami siap berkoordinasi dengan BPJN Kepri, untuk telaah soil investigation dan estimasi biayanya.
Kami berharap pemerintah pusat dapat mendukung penuh untuk pembangunan jembatan Batam-Bintan ini,” ujar Ansar.
Pendanaan
Sebagaimana telah disampaikan, pembangunan jembatan Batam-Bintan dengan panjang sekitar 14,74 km, direncanakan dengan konsep dua pendanaan.
Pertama, dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sepanjang 7,98 km dengan estimasi investasi sekitar Rp13,57 triliun.
Kedua, dukungan pemerintah dalam bentuk VGF (Viability Gap Fund) berupa pinjaman luar negeri untuk panjang jembatan sekitar 6,76 km dengan pinjaman luar negeri sekitar USD300 juta (sekitar Rp3,34 triliun).
Skema pembiayaan pembangunan jembatan ini tercantum dalam Final Business Case, yang telah disusun oleh Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan.
Porsi dukungan pemerintah dalam kegiatan ini telah tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRPPLN/Green Book) tahun 2022, yang diterbitkan oleh Kementerian PPN/Bappenas dengan nama kegiatan Long Span Bridge Development for Selected Area: Batam-Bintan Bridge. (zainal)
Editor Yusfreyendi
