Ditemukan Suspek PMK di Kepri, Ini Langkah-langkah Pemerintah Daerah
Suarasiber.com – Hasil uji Lab Pusvetma, telah terjadi outbreak (wabah) Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Provinsi Kepulauan Riau pada 5 Mei 2022.
Pemprov Kepri mengambil langkah penting sebagai bentuk kewaspadaan agar tidak menyebar. Pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk juga ditingkatkan.
Terkait PMK, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara memimpin rapat kordinasi video conference penanganan PMK se-Provinsi Kepri tahun 2022, di Rupatama Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak Tanjungpinang, Senin (25/7/2022).
Rapat dihadiri secara daring dan luring oleh pejabat Balai Karantina Pertanian Kelas II Tanjungpinang, BPS Kepri dan Dinas Pertanian dan Kesehatan Hewan Kabupaten (DPKH) Kota se-Kepri serta semua instansi terkait.
“Langkah ini dilakukan guna mencegah meluasnya penyebaran PMK dan meminimalisir kerugian ekonomi yang lebih besar,” kata Adi.
Rakor ini disebut Adi menyepakati sejumlah tindakan dan rencana kontinjensi dalam upaya kesiagaan dan tindakan.
Diantaranya meningkatkan kerja sama dan koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan pemasukan ternak ruminansia sapi, kerbau, kambing dan domba dan babi serta produknya terutama daging dan susu.
Selain itu, juga dilaksanakan peningkatan pengawasan lalu lintas hewan di check point antar provinsi melibatkan pihak kepolisian. Selanjutnya tidak mengeluarkan rekomendasi/izin pemasukan ternak rentan PMK dari daerah tertular PMK.
“Langkah kita yang lain ialah meningkatkan biosekuriti dan biosafety serta berkomitmen dalam penyediaan sumber daya termasuk penganggaran pengendalian dan penanggulangan PMK,” jelas Adi.
Pemprov Kepri juga membentuk Tim Gugus Tugas Kesiagaan dan Kewaspadaan PMK Provinsi Kepri yang melibatkan semua sektor, instansi dan stakeholder.
Sumber daya kesehatan hewan baik dalam segi kualitas dan kuantitas disebut Adi penting ditingkatkan. Demikian pula komunikasi, edukasi dan informasi terkait risiko PMK di pintu-pintu masuk karantina pertanian dan pintu masuk, Puskeswan, peternak, masyarakat dan pelaku usaha.
Sekda Adi meminta kasus kesakitan atau kematian PMK melalui iSIKHNAS harus dilakukan secara kontinu. Demikian pula surveilan PMK bersama di daerah-daerah kantong ternak dan wilayah dengan lalu lintas ternak yang tinggi. (ay/zainal)
Editor Nurali Mahmudi
