Malaysia dan PMI Punya Ulah Kepri Dapat Getah

Loading...

Suarasiber.com – Angka penambahan 70 kasus baru Covid-19 di Provinsi Kepri yang dirilis pemerintah pusat, Jumat (17/12/2021), ternyata benar adanya.

Walaupun data sempat dibantah Satgas Provinsi Kepulauan Riau.

Satgas Penanganan Covid-19 Kepri sendiri sudah merilis, tidak ada 1 orang pun di provinsi yang baru terinfeksi virus itu.

Saat ini yang ada hanya ada 1 orang pasien terinfeksi dan sedang dirawat. Seperti telah diberitakan media ini, kemarin.

Pekerja Migran

Faktanya menjelang tengah malam tadi Kepala Biro Humas Setdaprov Kepri, Hasan menyampaikan pernyataan singkat Gubernur Kepri H Ansar Ahmad SE MM melalui pesan di grup WhatsApp.

Dari pesan itulah terungkap bahwa penambahan 70 kasus baru Covid-19, benar. Namun, kasus baru itu bukan dari warga Provinsi Kepri.

Akan tetapi dari eks-Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kini lebih dikenal dengan sebutan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang dipulangkan dari Malaysia melalui Kepri.

Mereka dibuang dari Malaysia karena melanggar berbagai aturan di negara itu. Dari pelanggaran aturan keimigrasian, ketenagakerjaan dan lainnya. 

Kecewa

Kenanya di Malaysia. Tapi datanya dimasukkan ke Provinsi Kepulauan Riau. Jelas saja hal itu membuat Gubernur Kepri kecewa.

Ansar melalui Hasan berjanji akan menyampaikan pernyataan resmi Pemprov Kepri terkait hal itu hari ini, Sabtu (17/12/2021).

“Besok (hari ini, red) lengkapnya akan kami sampaikan pernyataan resmi dari Pemprov Kepri,” ucap Ansar yang disampaikan Hasan.

Hasan menambahkan, gubernur telah melakukan koordinasi dan sangat kecewa.

Seharusnya Konjen atau Dubes RI di Malaysia memperketat pemulangan PMI, dengan telah disepakati klinik yang ditunjuk oleh Kedutaan RI di Malaysia.

Longgar

Kita yakin, imbuhnya, pengawasan pemulangan PMI terlalu longgar dan tak terkontrol. Sehingga PMI yang seharusnya terkonfirmasi tidak untuk dipulangkan.

“Gubernur juga melalui dinas kesehatan sampai malam tadi berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, agar data PMI yang terkonfirmasi dipisahkan (dari data Provinsi Kepri),” sebut Hasan. (eko)

Editor Yusfreyendi

Loading...