Ansar Ingin Ganti Rugi Jembatan Babin Bisa Dipakai Modal Usaha atau Beli Lahan di Tempat Lain
Suarasiber.com – Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad bersilaturahmi dengan masyarakat Tanjung Permai, Sri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, yang lahannya kena proyek Jembatan Batam – Bintan, Kamis (23/12/2021).
Pertemuan Gubernur dengan masyarakat yang lahannya akan digunakan untuk titik pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini dilakukan untuk menyatukan semangat dan niat membangun Kepri dan mensejahterakan masyarakat
Gubernur dalam kesempatan ini menegaskan jika rencana pembangunan jembatan Batam-Bintan ini sudah diperjuangkan selama 15 tahun terakhir, dan dia berharap niat besar ini terwujud.
Adapun satu-satunya cara agar jembatan ini bisa diwujudkan adalah dengan adanya dukungan dan kerja keras semua elemen masyarakat. Termasuk di dalamnya masyarakat yang memiliki lahan dan menjadi titik tiang pembangunan jembatan. Baik yang ada di Batam maupun di Bintan.
“Sewaktu saya dipercayakan masyarakat duduk di DPR RI Komisi 5. Niat saya, Jembatan Babin ini kita integrasikan dengan perekonomian Pulau Batam dan Pulau Bintan serta pembangunan infrastruktur di Kepri. Kita butuh kerja sama seluruh masyarakat intuk mewujudkan ini. Dan tidak bisa setengah-setengah mengerjakannya,” tegas Ansar.
Gubernur meminta tim pembebasan lahan berjalan sesuai aturan hukum yang berlalu. Mantan bupati Bintan ini juga meminta agar selain lahan, baik itu bangunan atau apapun yang ada nilainya di atas lahan dihitung untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang lahannya terkena pembebasan.
“Lahan dan semua aset di atasnya dihitung. Sehingga uang pembebasan yang masyarakat dapat bisa untuk membuka usaha atau membeli lahan baru di tempat lain,” kata Gubernur.
Untuk jembatan Batam-Bintan, Gubernur Ansar menegaskan jika dia tidak ingin hanya bisaca saja. Namun dia bersama tim terkait alan habis-habisan memperjuangka ini bisa diwujudkan. Karena akan berdampak besar bagi pembangunan infrastruktur dan perekonomian di daerah.
“Agar ini tidak hanya bicara saja, maka saya bersama tim di Pemprov Kepri untuk berjuang mempersiapkan semua dokumen-dokumen yang kita sampai ke Pemerintah Pusat,” ujar Gubernur.
Begitu juga dengan ganti rugi lahan, Gubernur menjelaskan kegiatan yang ditentukan oleh penetapan lokasi ada proses dan tidak bisa di kurang dan di tambah.
“Karena ini sudah menjadi proyek strategis Pemerintah Pusat yang sudah ditentukan dengan penetapan lokasi nya sudah dikunci dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku,” jelas Gubernur Ansar.
Gubernur melanjutkannya, kegiatan ini juga guna meningkatkan lapangan pekerjaan seperti bahan pembangunan dan upah untuk pekerja nantinya.
Gubernur juga menuturkan, masyarakat Batam dan Tanjung Sauh sudah tahap penyelesaian. Begitu juga dengan bintan sedang on proses penyelesaiannya. Agar pembangunan ini menjadi nilai positif bagi ekonomi Kepri.
“Dengan pembayaran batas waktu 31 desember ini, maka dengan ini kita mari bersama-sama agar dapat penyelesaian pembebasan lahan lebih cepat,” tutur Gubernur Ansar.
Terakhir, Gubernur berharap program ini berjalan dengan baik dan menjadi komitmen bersama-sama agar tidak kurang mengurangi atau tambah menambahi.
“Dan ini ada tim independen untuk menghitung kembali nantinya, agar masyarakat tidak merasa dirugikan dan agar berjalan sesuai dengan niat kita bersama,” tutupnya.
Kegiatan ini dihadiri Pj. Sekda Lamidi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Syamsul Bahrum, Kadis PUPR Abu Bakar, Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan, Kabiro Humprohub Hasan, Kabiro Umum Abdullah, Camat Sri Kuala Lobam Anton Hatta Wijaya, Lurah Tg Permai Syamsudin beserta Masyarakat Tg Permai. ***
Editor Yusfreyendi
