Suarasiber.com – Gubernur Kepri H Ansar Ahmad SE MM, mengatakan Pemprov Kepri sudah mengurangi belanja aparatur. Seperti perjalanan dinas.
Untuk memaksimalkan penggunaan anggaran APBD Kepri ke belanja publik. Sebagaimana diminta oleh Mendagri Tito Karnavian ke semua kepala daerah se-Indonesia.
“Saya cek lagi nanti berapa persentase anggaran belanja publik dan aparatur di APBD Kepri (2021). Saat ini saya menjalankan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya.
Memang idealnya belanja publik lebih besar dari belanja aparatur. Idealnya mungkin 55 : 45 persen. Atau 60 : 40 persen,” kata Ansar menjawab suarasiber.com, Selasa (14/9/2021).
APBD Kepri Idealnya Rp5 Triliun
Ansar menambahkan jumlah APBD Kepri 2021 sekitar Rp3,9 triliun. Masih jauh dari ideal untuk Kepri yang geografisnya berbentuk kepulauan.
Dan membuat beban biaya pembangunan menjadi lebih tinggi. Dibandingkan daerah lain yang bukan kepulauan.
“Idealnya APBD Kepri ini sekitar Rp5 triliun,” ujarnya.
Meski APBD Kepri masih belum ideal, namun Ansar terus berupaya memaksimalkan penggunaannya.
“Kita coba hitung untuk di 2022 nanti. Yang jelas akan kita buat penghematan (belanja aparatur, red).
Namun, untuk saat ini pun kita sudah berhemat. Termasuk mengurangi perjalanan dinas (dulu gubernur selalu berombongan besar saat turun ke daerah, red),” jelas Ansar.
Belanja PTT Rp58 Miliar
Dalam kesempatan itu, Ansar membeberkan beratnya beban anggaran DPRD Kepri (untuk membiayai aparatur) saat ini.
Salah satu contohnya, adalah beban untuk membiayai aparatur yang statusnya dinaikkan dari Tenaga Harian Lepas (THL) menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) tahun 2020 lalu.
Untuk membiayai PTT itu saja, ucap Ansar, diperlukan anggaran sekitar Rp58 miliar.
“Karena itu saat ini kita tidak akan menambah tenaga honor (THL) lagi. Kalau pun ada sekedar untuk mengganti yang keluar,” beber Ansar. (mat)
