Kubu Moelkodo Dikabarkan Mau Buat HUT Demokrat Tandingan di Banten
Suarasiber.com – Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru saja menyelenggarakan HUT ke-20. Beredar kabar jika Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko juga akan menyelenggarakan acara tandingan di Banten.
Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra melalui keterangan resminya, Jumat (10/9/2021) mengatakan belakangan ini beredas surat undangan menghadiri HUT Partai Demokrat ke-20.
Acaranya dilaksanakan di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, Jumat malam ini. Undangan ini mengatasnamakan pendiri Partai Demokrat dengan Ketua Panitia Djoko Setyo Widodo.
Rangkaian acaranya diantaranya sambutan Moeldoko dan Penitipan Partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko.
“Hal ini sungguh memalukan, gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten, masih saja berani mengatasnamakan Partai Demokrat,” tegas Herzaky.
Undangan ini justru diketahui DPP Partai Demokrat dari pihak Prof. Budi (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat) yang merasa tidak nyaman karena namanya dicatut.
Pada acara puncak dua dekade Partai Demokrat, 9 September 2021 malam, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior Partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan partai. Salah satunya ialah Prof. Subur Budhisantoso.
Herzaky juga menyebut sikap memalukan masih saja dilakukan pihak Moeldoko. Saat memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, dicantumkan pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai Ketua Umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).
“Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia, dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP 7 tahun terakhir,” tutupnya.
Sementara itu Ketua Umum Demokrat AHY juga mengakui masih ada upaya merampas partai yang dipimpinnya.
“Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas Partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kememkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan Keputusan Pemerintah melalui jalur PTUN termasuk kemungkinan Judicial Review melalui Mahkamah Agung,” ungkap AHY.
Ia pun meminta seluruh Kader dan para Pejuang Demokrasi untuk tetap waspada dan menegaskan bahwa yang Partai Demokrat perjuangkan adalah tegaknya Keadilan, Hukum, dan Demokrasi di Negeri ini. (ztr)
