Suarasiber.com – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ingin seluruh anggaran yang akan disusun dalam rencana kerja tahun 2022 tepat sasaran, efektif dan efisien serta dirasakan manfaatnya untuk masyarakat.
Karenanya, Ansar Ahmad tidak sungkan-sungkan menolak anggaran yang diajukan oleh OPD karena dinilai mubazir dan tidak tepat sasaran.
“Setiap anggaran yang disusun harus berbasis kinerja, transparan, punya nilai akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ansar saat rapat utama Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Rabu (4/8/2021).
Dua hal juga ditekankan Gubernur Kepri yaitu kecepatan dan ketepatan. Apalagi situasi pandemi seperti saat ini.
Dari pantauan di lapangan, setidaknya pada 4 Agustus, ada 7 OPD yang digilir rapat oleh Gubernur Ansar Ahmad. Rapat yang dimulai pada pukul 07.30 WIB itu berakhir sampai pukul 20.00 WIB.
Masing-masing OPD diminta untuk mempresentasikan program kerja dan pengganggaran yang disusun yang akan dimasukkan dalam APBD tahun 2022.
Pada kesempatan inilah Gubernur akan menerima atau menolak anggaran yang diajukan. Dan sejumlah OPD harus ditolak pengajuan anggarannya karena dinilai mubazir dan tidak tepat sasaran.
“Kita ingin semua bekerja dengan baik dengan program kerja yang betul-betul untuk membangun Kepulauan Riau yang lebih baik,” kata Ansar mengakhiri. (man)
