Suarasiber.com – Memperkuat UMKM yang menjadi titik fokus pemulihan perekonomian, Wali Kota Tanjungpinang Hj Rahma SIP menyiapkan sejumlah cara. Salah satunya dengan persiapan kerjasama dengan pihak lain.
Saat ini Pemkot Tanjungpinang merencanakan kerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah untuk mengeluarkan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Hal ini dikemukakan Hj Rahma saat Rakor bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang di Ruang Rapat Engku Puteri Raja Hamidah, Kantor Walikota Tanjungpinang, Selasa (16/2/2021).
Terkait peningkatan UMKM, Rahma mengatakan terdapat 12.000 UMKM kategori omzet di bawah Rp300 juta per tahun di Kota Tanjungpinang.
Dalam upaya penguatan UMKM dan pemulihan ekonomi masyarakat, Pemko Tanjungpinang telah melakukan persiapan kerjasama untuk dana CSR di Bank Riau Kepri Syariah dengan cara menjemput kebutuhan kelengkapan UMKM.
Selain itu, juga akan dioptimalkan Gerai Pangan yang ada di Jalan Hang Lekir Tanjungpinang. Rahma juga mengatakan saat ini sudah ada 6 swalayan yang bekerjasama dengan Pemko Tanjungpinang untuk menjualkan produk UMKM Binaan Pemko Tanjungpinang.
“Semoga langkah-langkah yang telah kami lakukan sebagai titik fokus untuk penguatan UMKM dan pemulihan ekonomi masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Saya juga mengajak kepada Bank Indonesia dan rekan-rekan TPID untuk dapat mengunjungi Gerai Pangan dan swalayan tersebut, mungkin ada program-program yang dapat kita lakukan kerjasama,” ujar Rahma.
Arahan Presiden Republik Indonesia terkait pengendalian inflasi yakni kebijakan pengendalian inflasi tidak hanya fokus pada upaya-upaya pengendalian harga. Namun juga diarahkan pada upaya untuk memastikan terjaganya daya beli masyarakat.
Caranya melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor UMKM. Pemerintah Daerah diharapkan memperkuat kebijakan Pemerintah Pusat dengan mempercepat realisasi APBD terutama belanja bantuan sosial dan belanja modal yang mendukung pemulihan ekonomi termasuk sektor UMKM.
Selanjutnya, juga harus dilakukan penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Bentuknya mengarahkan belanja pada produk-produk dalam negeri, baik produk pertanian maupun UMKM.
Pemerintah daerah juga harus memastikan ketersediaan data informasi pangan yang akurat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan tingkat pusat dan daerah, mengatasi permasalahan keterbatasan pasokan pangan, mendorong perdagangan, serta memperkuat kerja sama antar daerah.
Pemerintah Daerah diharapkan dapat membangun optimisme pemulihan ekonomi dengan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah kebijakan dan penanganan pandemi Covid-19 di pusat dan daerah. (mat)
