Alhamdulillah, Pendaftaran Keberadaan Pesantren Sudah Bisa Dilakukan
Suarasiber.com – Kementerian Agama menerbitkan Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren sekaligus mulai membuka layanan pendaftaran keberadaan pesantren, Kamis (28/1/2021).
Aplikasi pendaftaran keberadaan pesantren bisa diaksis melalui https://ditpdpontren.kemenag.go.id/daftarkeberadaanpesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur menjelaskan pesantren bisa mengajukan izin terdaftar dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dalam petunjuk teknis.
Saat suarasiber membukanya, terlebih dahulu harus membaca pengumuman yang dituliskan. Isinya sebagai berikut.
Dikarenakan adanya penyesuaian ketentuan, persyaratan serta dokumen kelengkapan, pemohon yang sudah mengajukan pendaftaran keberadaan Pesantren sebelum aplikasi ini ditutup pada 30 September 2020, agar mengajukan kembali pendaftaran keberadaan Pesantren sesuai format dan ketentuan terbaru dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren Tahun 2021.
Kemudian di bawahnya juga dicantumkan: Sebelum memulai, pastikan Anda sudah membaca dan memahami ketentuan dan prosedur dalam Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren.
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren
- Flyer Pendaftaran Keberadaan Pesantren
- Video Tutorial Pendaftaran Keberadaan Pesantren
Juknis Pendaftaran Keberadaan Pesantren merupakan turunan dari Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren. Juknis tersebut menjelaskan tentang klasifikasi pesantren, mekanisme pendaftaran keberadaan pesantren, penetapan izin terdaftar pesantren, ketentuan peralihan, hingga pembinaan, pengawasan dan layanan aduan masyarakat.
“PMA 30 tahun 2020 mewajibkan seluruh pesantren, baik yang telah didirikan maupun yang akan didirikan, untuk memiliki izin terdaftar pada Kementerian Agama. Hal itu diwujudkan dalam bentuk Piagam Statistik Pesantren (PSP) yang memuat Nomor Statistik Pesantren (NSP),” tegas Waryono, dalam rilis resmi kemenag.
Meski demikian, yang diwajibkan mendaftarkan keberadaan, hanya bagi pesantren yang belum memiliki izin terdaftar. “Tidak ada ketentuan pendaftaran ulang bagi yang telah memiliki izin terdaftar pesantren sebelum diundangkannya PMA 30 tahun 2020. Jadi, izin terdaftarnya tetap berlaku dan diakui sebagai Pesantren,” ujar Waryono.
“Juga tidak ada ketentuan melakukan perpanjangan izin terdaftar pesantren,” sambungnya.
Waryono memastikan bahwa izin terdaftar berlaku sepanjang pesantren memenuhi ketentuan pendirian pesantren. Untuk itu, pesantren diharapkan melakukan pemutakhiran (updating) data, termasuk untuk memudahkan Kemenag dalam melakukan pembinaan. Sampai saat ini, ada 30.491 pesantren yang sudah memiliki izin terdaftar.
Dengan diterbitkannya izin terdaftar, maka pesantren yang bersangkutan secara hukum telah diakui (recognize) oleh Kementerian Agama untuk melakukan kegiatan dan program sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, pesantren juga berhak mendapatkan pembinaan, fasilitasi, dan hal-hal lain yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Waryono beharap, ke depan, pendataan tanda daftar pesantren semakin tertata dengan baik, tertib administrasi, dan yang jelas semakin kuat peranannya di masyarakat.
Kasubdit Pendidikan Pesantren Basnang Said menjelaskan, alur proses pendaftaran keberadaan pesantren saat ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan saat ini, pesantren pemohon harus mengajukan secara tertulis (hardcopy) disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat dan pengajuan secara online.
Selain itu, ada sejumlah penambahan persyaratan dokumen kelengkapan dan isian data dasar pesantren. Hal ini dikarenakan tidak adanya lagi ketentuan perpanjangan izin terdaftar pesantren. Sehingga, isian informasi data dasar pesantren dan dokumen kelengkapan diupayakan dapat terlengkapi saat awal pendaftaran.
Terakhir, terdapat pula ketentuan pendaftaran keberadaan Pesantren Cabang. Pesantren Cabang dapat diajukan oleh pimpinan Pesantren Induknya, maupun diajukan atas dasar kerjasama dengan pesantren lain yang harus ditambahkan dengan naskah perjanjian kerjasama. (mat)
