Dua Menteri Bikin Malu Pemerintahannya, Ini Kata Presiden Jokowi

Loading...

Suarasiber.com – Hanya dalam tempo singkat dua orang menteri di kabinet ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Dua orang menteri yang jumlah hartanya (yang dilaporkan) sudah puluhan miliar rupiah, sukses mempermalukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Apalagi, diselingi dengan penangkapan mantan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh KPK.

Penangkapan-penangkapan itu menjadi bukti sahih, bahwa korupsi masih begitu menggurita di republik ini.

Nyaris semua lini sudah dibelit korupsi, dari pemerintahan desa, kabupaten, kota, provinsi hingga ke tingkat kementerian. Begitu juga di legislatif dan yudikatif!

Oknum pejabat bermental maling dan hedonis, bergeming meski sudah banyak pejabat maling ditangkap.

Mungkin karena kaki mereka tak pernah bolong saat ditangkap. Seperti para maling kelas kecoak ketika ditangkap.

Terkait dua orang menteri yang sukses mempermalukannya, Presiden Jokowi langsung bereaksi keras.

Jokowi menegaskan tidak akan melindungi siapapun yang korupsi. Sebagaimana disampaikannya melalui akun Twitter miliknya, Minggu (6/12/2020).

“Semenjak dari awal, saya mengingatkan para menteri Kabinet Indonesia Maju: jangan korupsi!

Karena itulah, terkait penetapan Menteri Sosial sebagai tersangka oleh KPK, saya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Saya tidak akan melindungi siapapun yang terlibat korupsi,” sebut Jokowi, https://t.co/OJoPgqGK4R

Meski kerap dibuli netizen, Jokowi tetap menyampaikan segala pendapat dan kebijakannya secara terbuka.

Beda dengan sebagian besar pejabat di daerah, yang selalu berusaha menyembunyikan pendapat dan kebijakannya.

Karena ketidakmampuannya berpikir cepat dan bervisi sebatas menghabiskan anggaran untuk perjalanan dinas. Selain juga karena gaptek.

Jokowi melalui akunnya juga menegaskan, agar KPK tancap gas memberantas maling berbaju pejabat di republik ini.

“Seorang pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD.

Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi ini. Saya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, dan profesional.” (mat)

Loading...