Alias Wello – Dalmasri Janji Berangus Upeti dan KKN di Pemkab Bintan
BINTAN (suarasiber) – Membangun tata kelola pemerintahan Kabupaten Bintan yang bersih, efektif dan melayani.
Itu, adalah program unggulan nomor satu dari Alias Wello – Dalmasri Syam, saat memimpin Kabupaten Bintan.
Program ini ditempatkan paling tinggi, karena pengelolaan pemerintahan menentukan sistem yang berlangsung. Agar, berjalan dengan baik, efektif, efisien dan bebas korupsi kolusi nepotisme (KKN).
Seperti kata Alias Wello dan Dalmasri Syam (ADA), “Sangat sulit untuk menyejahterakan masyarakat. Jika, pengelola pemerintahannya tidak bersih!”
Jika diamanahkan memimpin Bintan, AWe dan Dalmasri menjamin tidak akan ada upeti-upeti dari semua pejabat eselon II, eselon III, eselon IV ke bupati dan wakil bupati.
Lelang dan Mutasi Bebas Nepotisme
Alias Wello – Dalmasri juga memastikan lelang proyek kegiatan pembangunan dilaksanakan transparan. Dan, bebas dari campur tangan sanak famili atau kerabat.
Kemudian, mutasi pegawai juga dipastikan bebas nepotisme, tidak perlu menjadi sanak famili atau kerabat atau setoran khusus untuk mendapatkan jabatan.
Tidak ada juga istilah sisa hasil usaha yang dibagi-bagi di akhir tahun kegiatan.
Upeti, setoran, suap dari bawahan ke bupati atau wakil, disebut AWe dan Dalmasri, akan merusak sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
Di samping sudah ditegaskan melalui peraturan perundangan dan berkali-kali diingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kepala Daerah Teladan bagi Bawahannya
Dalam catatan suarasiber.com, KPK pernah merilis peringatan itu melalui akun Twitter resminya @KPK_RI, Senin (7/10/2019).
“Kepala daerah seharusnya menjadi teladan bagi aparat daerah yang ada di bawahnya agar tidak lagi terlibat dalam kasus suap dan menerima pemberian upeti terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di lingkungan pemerintah daerah.”
Keduanya juga menjamin tidak akan menumpang hidup di APBD. Karena, APBD adalah untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan untuk menyejahterakan bupati atau wakil bupati.
Tugas bupati dan wakil bupati juga untuk melayani masyarakat. Karenanya, organisasi perangkat daerah yang berhubungan dengan pelayanan warga, harus lebih banyak berada di masyarakat.
“Paling banyak dua hari lah di kantor. Selebihnya harus di tengah masyarakat. Karena tugas pemerintah memang melayani. Bukan dilayani masyarakat,” tegas AWe – Dalmasri.
Harus Banyak di Tengah Masyarakat
Bagi AWe – Dalmasri, melayani masyarakat sudah melekat erat di keduanya. AWe yang memang anak petani tak sungkan berlumpur, berpanas, berkeringat di luar kantor.
Dalmasri Syam, juga dikenal sebagai wakil bupati yang sangat merakyat. Bahkan, waktunya lebih banyak berada di tengah masyarakat daripada di ruangannya yang sejuk.
Begitu dekatnya Dalmasri dengan semua lapisan warganya, dia mendapat julukan sebagai Bapak Rakyat Bintan.
Dengan latar belakang yang nyaris sama, keduanya dengan tegas menjamin, tata kelola pemerintahan Bintan yang bersih, efektif dan melayani. (mat)
