Pelayanan kesehatan kerja tertuju pada tiga hal utama yaitu menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, perbaikan organisasi kerja, meningkatkan budaya kerja yang kondusif bagi terwujudnya kesehatan dan keselamatan sewaktu bekerja.
Fokus layanan kesehatan kerja adalah peningkatan kesehatan (promotif) dan pencegahan penyakit (preventif), meski tidak mengabaikan upaya pengobatan (kuratif) serta pemeliharaan kesehatan (rehabilitatif). Oleh karena itu pelaksanaan UKK merupakan upaya mendesak dan perlu percepatan-percepatan dalam hal mewujudkannya.
Sektor informal dianggap sebagai katup pengaman untuk menyerap tenaga kerja ketika sektor formal mengalami resesi, kondisi pekerjaan sektor informal jika dilihat dari aspek kesehatan dan keselamatan kerja masih sangat memprihatinkan seakan belum tersentuh oleh program pemerintah.
Menurut Harrington Emerson dalam Phiffner John.F & Presthus Robert.V (1960), terdapat lima unsur manajemen yang diperlukan dalam implementasi program, pertama manusia (man), kedua biaya/uang (money), ketiga bahan/peralatan (material), keempat mesin (machines) dan kelima metode/tata cara (methodes).
Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), puskesmas secara umum memiliki sumberdaya memadai untuk mengimplementasikan program UKK.
Salah satunya persoalan ketenagaan, tenaga profesional tersebut meliputi dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat, Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM), analis kesehatan, sanitarian, nutrisionis, asisten apoteker, pekarya kesehatan, tenaga administrasi/pendukung serta tenaga teknis terlatih dengan kompetensi kesehatan dan keselamatan kerja.
Salah satu faktor penentu keberhasilan dan atau kegagalan suatu organisasi adalah sumberdaya manusia/SDM (man). Organisasi sangat membutuhkan SDM yang kompeten, memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya.
Kompetensi bisa meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku pekerja. Jenis kompetensi ketenagaan yang diharapkan dapat menjamin berlangsungnya program UKK.
