free page hit counter

PNS Wajib Berpolitik!

Loading...

Ambigu UU ASN

Pastinya, larangan ASN berpolitik di UU ASN justru dibantah di UU itu sendiri.

Meski tidak disebut dengan kalimat yang jelas. Namun, di pasal 53 huruf d dan f, dinyatakan kewenangan gubernur dan bupati/wako sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pejabat Pembina Kepegawaian, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN.

Siapapun tahu, bahwa gubernur, bupati dan walikota dipilih secara politik.

Alangkah naifnya, jika kepala daerah yang dipilih secara politik tidak mempromosikan ASN yang sudah membantunya.

Atau, ASN yang dari sanak familinya dan atau dari lingkaran orang-orang di luar pemerintahan yang sudah mendukungnya saat Pilkada.

Seperti dari sekitar partai politik atau dari tokoh-tokoh warga yang sudah ikut berjuang mendudukkannya sebagai kepala daerah.

Jadi, jangan heran jika ada ASN baru seumur jagung sudah menduduki jabatan mentereng.

Jangan kaget juga melihat pegawai senior yang taat aturan, rajin dan cerdas, tapi tak berganjak dari posisinya. Tidak terpakai.

Jangan shock juga jika tiba-tiba ada ASN dari daerah lain langsung dapat jabatan empuk.

Jangan katrok juga melihat pejabat eselon II di kursi basah tiba-tiba bergeser ke tempat kering.

Salahnya si pejabat itu pun tidak ada. Selain karena takdirnya sebagai famili dari pesaing kepala daerah yang berkuasa.

Karena itu, seperti judul tulisan di atas, PNS wajib berpolitik! Jika ingin tetap eksis sebagai pejabat di pemerintahan.

Jika ingin tetap bersikap netral, jangan kecil hati jika diloncati ASN seumur jagung. Atau, menjadi bawahan dari bekas anak buahnya.

Wajib berpolitik tentunya tidak dengan cara yang lugu. Tidak harus memakai baju partai, tidak juga harus ikut ke sana kemari.

Ada banyak cara yang bisa dilakukan, agar bisa ikut berpolitik. Kalau disebut di sini sama saja mengajar ikan berenang. >>> baca berikutnya solusinya bagaimana dong?

Loading...