free page hit counter

PNS Wajib Berpolitik!

Loading...

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS), yang sekarang termasuk sebagai bagian Aparatur Sipil Negara (ASN), selalu disebut-sebut di setiap menjelang digelarnya Pemilu. Terutama Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).

Begitu juga menjelang Pilkada 2020, PNS kembali menjadi obyek pembicaraan. Beragam narasumber dari berbagai latar belakang profesi seakan sepakat.

Sepakat bahwa PNS dilarang berpolitik. Naif.

Pendapat hanya mengekor pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Pasal ini menuntut ASN bersikap netral (berpolitik).

Tidak boleh berpihak ke pihak manapun. Bahkan, berfoto bersama calon kepala daerah pun dilarang keras. Wow.

Jika melanggar, sudah disiapkan sanksinya. Dari sanksi sedang hingga berat.

Dari ancaman penurunan pangkat setingkat hingga tiga tingkat. Kesannya, ya, kesannya keras dan tegas.

Faktanya, sejak UU itu diterbitkan hingga sekarang belum pernah ada ASN yang kena sanksi karena pasal itu. Kalau ada pun akan dilaksanakan diam-diam.

Sama seperti diam-diam saat ada pemberhentian ASN. Beda dengan di TNI dan Polri, setiap pemberhentian dilaksanakan secara terbuka dengan apel.

Jika ukuran profesionalitas diukur dari keterbukaan, silahkan nilai sendiri. >>>baca berikutnya ambigu UU ASN

Loading...