Pemprov Kepri Tancap Gas Bentuk Samsat Labuh Jangkar
BATAM (suarasiber) – Pemrov Kepri tengah bersemangat soal labuh jangkar. Apalagi hasil rapat dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan memberikan tanda yang bagus.
Tak ingi berlama-lama, Plt Gubernur Kepri telah merancang beberapa rencana yang akan dibuat untuk kelancaran operasional kegiatan labuh jangkar di tiga zona yang telah disepakati.
Salah satu yang akan segara diwujudkan Isdianto ialah mendirikan kantor Samsat Khusus untuk labuh jangkar.
“Tujuan kita mendirikan samsat untuk labuh jangkar ini tidak lain untuk memberikan pelayanan secara terintegerasi dan terkoordinir dengan tepat, cepat, transparan, akuntabel,” ujar Isdianto usai rapat dengan Luhut di Batam, Kamis (2/7/2020).
Samsat ini juga wadah bagi Kepri untuk memberikan pelayanan secara cepat bagi seluruh aktivitas yang terkait labuh jangkar.
Isdianto menggarisbawahi, Samsat labuh jangkar tersebut merupakan salah satu bentuk keseriusan Pemprov Kepri dalam mendukung penuh pengoperasian kawasan labuh jangkar.
Pada samsat itu nanti, katanya akan dilaksanakan layanan satu atap untuk memfasilitasi pelayanan administrasi CIQP, pusat informasi, pelayanan keluhan, pengaduan.
Termasuk nanti mengelola potensi-potensi lainnya, seperti nanti memenuhi kebutuhan air bersih untuk kapal, kebutuhan sembako untuk kapal, dan lainnya.
“Menjadi perhatian kita nanti adalah kesesuaian perizinan antara pemerintah pusat dan Kepri dengan memperhatikan perjanjian kerjasama, rekomendasi, dan SOP pengelolaan serta penyesuaian tarif yang berlaku agar meningkatkan daya saing kawasan labuh jangkar,” jelas Isdianto.
Bahkan usai mengantar kepulangan Luhut, Isdianto langsung memimpin rapat lanjutan membahasa masalah ini. Rapat Koordinasi Pengelolaan Labuh Jangkar di Wilayah Provinsi Kepri juga Deputi 2 Kemenko Maritim, BUMD dan Para Operator di Hotel Radison Batam
Ditambahkan Kepala Bidang Kepelabuhan Dinas Perhubungan (Kabid Dishub) Provinsi Kepri, Aziz Kasim Djou, penyelarasan yang dilakukan nanti juga sampai pada jenis-jenis pungutan jasa antara PNBP Kemenhub dan retribusi daerah.
“Pada prinsipnya kami dari Dishub Kepri sudah menyampaikan berbagai rancangan kepada Gubernur yang disesuaikan dengan arahan Menko Marves ( maritim investasi),” ungkap Aziz. (man)
