Kemenag Bahas Rencana Ibadah Umrah 1442 H
JAKARTA (suarasiber) – Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag mulai membahas rencana penyelenggaraan ibadah umrah 1442H. Arab Saudin sendiri belum memutuskan tentang umrah.
Pembahasan mencakup identifikasi permasalahan serta langkah-langkah yang harus dipersiapkan dalam penyelenggaraan umrah 1442H. Rapat dipimpin Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim secara virtual di Jakarta, Rabu (22/7/2020).
Rapat daring ini diikuti pimpinan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) /Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yaitu Amphuri, Kesthuri, Himpuh, Sapuhi. Hadir juga perwakilan dari pihak Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Ikut bergabung, jajaran Ditjen PHU dan Konsul Haji KJRI Jeddah.
“Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari Saudi tentang penyelenggaraan ibadah umrah 1442H. Namun, kami merasa perlu siapkan mitigasi terkait potensi permasalahan dan persiapan penyelenggaraan umrah,” kata Arfi, seperti dikutip dari kemenag.go.id.
Menurut Arfi, rapat menyepakati untuk memprioritaskan keberangkatan jemaah umrah yang tertunda sejak akhir Februai 2020.
Sebagaimana diketahui, pada 27 Februari 2020, Saudi mengeluarkan kebijakan penangguhan sementara akses masuk ke negaranya, baik untuk umrah maupun ziarah.
Prioritas ini dipersiapkan jika Pemerintah Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah umrah. Kesepakatan untuk memprioritaskan jemaah tertunda ini didukung dan diapresiasi Waketum Kesthuri (Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia), Arta Hanif dan diamini seluruh asosiasi PPIU/PIHK.
Rapat juga membahas kemungkinan adanya penambahan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jemaah yang tertunda keberangkatannya. Hal itu karena adanya kenaikan pajak di Arab Saudi, termasuk kebijakan penerapan protokol kesehatan, baik saat keberangkatan dari Tanah Air maupun saat di Tanah Suci.
Ketua Amphuri (Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia), Joko Asmoro, mendukung kebijakan Kemenag yang meminta PPIU untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah umrah, dengan tidak mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket layanan umrahnya sebelum ada kejelasan informasi dari Saudi.
Terkait status tiket jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya, peserta rapat sepakat meminta Garuda dan Saudia untuk tidak mempersulit proses refund maupun penjadwalan ulang. Kedua maskapai ini sependapat. Namun, untuk kepastian keberangkatan, tetap menunggu kebijakan dari Saudi.
“Kami hanya mempersiapkan jadwal keberangkatan. Namun kepastian penerbangan masih menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi,” kata GSA Saudia Airlines Andi Bermawi. Hal serupa juga disampaikan VIP Umrrah and Hajj Garuda Indonesia Ubay Ihsandi. (mat)
