TANJUNGPINANG (suarasiber) – Pemerintah daerah dan masyarakat Kepri memiliki harapan besar dengan beroperasinya PT Bintan Alumina Indonesia (BAI) di KEK Galangbatang.
Namun sejumlah hambatan ternyata masih mengganjal lajunya progres pembangunan kawasan industri terpadu ini.
Hal tersebut disampaikan Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Ridwan Jamaludin saat rapat dengan sejumlah pihak di Hotel CK Tanjungpinang, Jumat (10/7/2020).
Hal-hal yang menjadi perhatian adalah terkait kebutuhan akan lahan seluas 2.333,6 ha, masih ada beberapa area yang harus menunggu penetapan tata batas kawasan hutan.
Baik dari Menteri LHK dan Menteri ATR serta arahan dari Gubernur Kepri dan Bupati Bintan. adanya juga menyangkut AMDAL Kawasan Proses masih tertahan di Dinas LHK.
Selanjutnya perpanjangan izin Kerja Keruk dan Izin Kerja Reklamasi yang masih terkendala rekomendasi dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Provinsi Kepri.
Lalu izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang masih dalam proses pengajuan Wilayah Usaha (WILUS) serta Pengusahaan Air yang masih memerlukan Izin Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air (SIPPA) dari Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
Sementara Sekda Provinsi Kepri, Arif Fadillah yang mengikuti rapat mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memiliki harapan besar dengan hadirnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bintan.
Karena dengan masuknya investasi baru maka akan memberikan kesempatan dan lapangan kerja yang lebih banyak untuk masyarakat Kepri.
“Ini berita baik bagi Kepri. Kita tentunya berharap warga Kepr mendapatkan prioritas utama kesempatan kerja,” ucap Arif.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau lanjut Arif, juga mengharapkan perhatian dari Pemerintah Pusat agar di Kawasan Ekonomi Khusus ini dibangun semacam Politeknik industri sebagai tempat belajar anak-anak Kepri.
“Kalau politeknik biasanya yang dipelajari adalah ilmu terapan yang pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri. Harapan kita tentunya setelah mereka lulus, bisa langsung diserap oleh industri sekitar,” harapnya.
Terkait permasalahan infrastruktur dan administrasi yang saat ini yang masih menghambat laju perjalanan PT. BAI dalam pengelolaan Kawasan Industri Galang Batam Bintan, Arif menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendukung penuh dan siap membantu. (man)
