Selamat Ya, Opini WTP ke-10 dari BPK-RI untuk Pemprov Kepri
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diterima Pemprov Kepri untuk ke-10 kali dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI tahun 2019.
Hal ini disampaikan Jumat (29/5/2020) melalui sidang paripurna DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang. Dengan hal ini, Peprov Kepri telah mempertahankan opini WTP-nya dalam kurun waktu tahun 2010 – 2019.
Pengumuman WTP dikabarkan kepada Plt. Gubernur Kepulauan Riau dan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi wakil ketua I Dewi Kumala Sari Ansar dan wakil ketua III Tengku Afrizal Dahlan.
Hadir langsung dari Pemprov Kepri Plt. Gubernur Kepri H. Isdianto, sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah serta jajaran kepala OPD.
Penyerahan berkas laporan diawali dengan penandatanganan serah terima yang dilakukan secara online (video conference) antara Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, Plt. Gubernur Kepri H.Isdianto dengan Kepala BPK RI Wilayah Kepri Widhi Widayat.
Anggota V BPK-RI Bahrullah Akbar mengatakan bahwa pemeriksaan laporan keuangan adalah bagian rangkaian akhir dari rangkaian pemeriksaan. Hal ini guna meningnatkan kualitas pengelolaan keuangan di daerah.
Tahun 2019 adalah tahun ke-5 BPK RI menerapkan akuntansi berbasis akurat. Tujuannya agar lebih komprehensif dalam menyampaikan hak, kewajiban, kekayaan, hasil kekayaan dan sebagainya. Selain itu juga agar lebih transparan, akuntabel dan lebih bertanggungjawab atas penyelenggaraan keuangan.
Sementara itu Plt. Gubernur Kepri Isdianto mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada BPK RI dan tim pemeriksa yang sudah melakukan kerjanya dengan baik.
“Pencapaian opini WTP yang ke-10 ini perlu kita syukuri. Kami berterimakasih kepada BPK RI beserta tim pemeriksa. Juga berterimakasih kepada jajaran OPD sebagai ujung tombak, serta kepada DPRD Kepri dan instansi lainnya yang terus memberikan dukungan kepada kami,” kata Isdianto.
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan jika pencapaian WTP ke-10 ini patut diapresiasi. Namun jumaga juga mengingatkan Plt. Gubernur agar mengingatkan OPD terkait untuk segera menindaklanjuti saran BPK RI demi pengelolaan keuangan yabg lebih baik. (mat/man)
