Ini Reaksi KPK, Setelah Eks-Bos PPP Romahurmuziy Bebas dari Penjara

Loading...

JAKARTA (suarasiber) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA) sejak 27 April 2020 lalu.

Kasasi diajukan terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 9/PID.SUS-TPK/2020/PT.DKI tanggal 22 April 2020. Putusan itu menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muchammad Romahurmuziy dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp100 juta.

Dengan ketentuan, apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Putusan itu turun dari putusan tingkat pertama penjara selama 2 tahun.

Pengajuan kasasi ini dilakukan, karena KPK memandang ada tiga persoalan pada putusan banding Pengadilan Tinggi DKI. 

Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya. 

Hal itu terlihat dalam pertimbangan Mejelis Banding terkait penerimaan uang oleh Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Padahal, jelas-jelas uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan terdakwa.

Kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya. Yakni, pada saat mempertimbangkan mengenai keberatan Penuntut Umum terkait hukuman tambahan kepada terdakwa.

Hukuman tambahan itu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan Penuntut Umum tersebut.

Ketiga, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu rendah. Sikap KPK ini, disampaikan melalui siaran pers yang disampaikan di portal resmi KPK.

Disampaikan juga, bahwa dua hari setelah mengajukan kasasi, KPK menerima surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat tertanggal 29 April 2020, yang memerintahkan JPU KPK untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan.

Maka, KPK tidak punya pilihan lain sehingga harus mengeluarkan terdakwa dari tahanan. Hal ini karena masa tahanan yang dijalani terdakwa sama dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Sebelumnya KPK juga menerima informasi bahwa MA telah menerbitkan Penetapan No. 4877/2020/S.2464.Tah.Sus/PP/2020/MA tanggal 29 April 2020, yaitu: menetapkan memerintahkan untuk menahan terdakwa Muchammad Romahurmuziy dalam Rutan untuk paling lama 50 hari terhitung mulai tanggal 27 April 2020.

Namun, dalam Surat Pengantar Mahkamah Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di bagian  keterangannya dicantumkan pada tanggal 28 April 2020 masa tahanan terdakwa sudah sama dengan putusan PT DKI Jakarta yang memperbaiki putusan PN Jakarta Pusat selama 1 tahun. Karenanya pada tanggal tersebut terdakwa dapat keluar demi hukum. 

KPK berharap, MA dapat mempertimbangkan alasan permohonan kasasi KPK sesuai fakta hukum yang ada. Dan, juga menimbang rasa keadilan masyarakat. Terutama karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

KPK juga menyadari masyarakat sangat memperhatikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani. Termasuk, aspek rendahnya hukuman untuk terpidana korupsi. (mat) 

Loading...