Pangkas Dana Aspirasi Anggota DPRD, Salah Satu Jurus Alias Wello Mengatasi Krisis Anggaran

Loading...

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Jumlah APBD Lingga tahun 2020 berjumlah sekitar Rp1,1 triliun. Naik sekitar Rp400 miliar dalam waktu 4 tahun.

Kenaikan yang sangat besar mengingat di tahun 2016 atau di awal kepemimpinan Alias Wello – M Nizar, jumlahnya hanya sekitar Rp 700-an miliar.

Itu pun tidak semua bisa digunakan untuk pembangunan, karena ada utang sekitar Rp127 miliar ke kontraktor. Akibat minimnya anggaran waktu, bahkan tunjangan PNS pun ikut hilang.

Dalam kondisi anggaran minim, etos kerja lemah karena tunjangan PNS hilang dan utang besar ke swasta, Alias Wello selaku bupati mengambil langkah sangat berani. Agar, pembangunan tetap jalan dan etos kerja naik lagi.

“Itu solusi berat tapi kebijakan harus diambil. Untuk kepentingan masyarakat Lingga umumnya,” kata Alias Wello dalam perbincangan dengan suarasiber.com belum lama ini.

Dalam catatan redaksi minimal ada lima kebijakan penting yang dilakukan Alias Wello saat itu:

  1. Memberhentikan sebagian besar pegawai tidak tetap (PTT). Dan, anggaran yang dihemat digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan.
  2. Mengurangi anggaran perjalanan dinas di eksekutif dan legislatif. Bahkan, Alias Wello pun ikut terkena. Dan, nyaris 90 persen perjalanan dinasnya dibiayai dari sakunya sendiri.
  3. Meninjau kembali proyek-proyek yang akan dilaksanakan. Hanya yang skala prioritas yang dikerjakan.
  4. Mengintensifkan Perda yang terkait dengan pendapatan asli daerah.
  5. Meniadakan dana aspirasi bagi anggota DPRD Kabupaten Lingga. Anggaran untuk ini sangat besar dan dialihkan untuk kegiatan pembangunan.

“Tentu ada prokontra. Namun, kita berikan pengertian bahwa kebijakan itu bukan untuk bupati atau wakil bupati. Itu untuk semua lapisan masyarakat di Kabupaten Lingga,” jawab Alias Wello.

Kini, krisis anggaran diprediksi akan menerpa Kabupaten Bintan. Menyusul wabah viruscorona yang membuat jumlah kunjungan wisatawan asing ke Bintan menyusut drastis.

Sementara, sekitar 51 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bintan 2020 yang berjumlah sekitar Rp303 miliar, berasal dari sektor pariwisata.

Susutnya PAD sekaligus membuat jumlah penerimaan APBD Bintan 2020 yang berjumlah sekitar Rp 1,3 triliun, akan susut juga.

“Harus ada solusi yang dipersiapkan sejak sekarang. Agar, penyusutan penerimaan PAD tak memberi dampak luas ke rencana pembangunan. Apalagi, sampai mengurangi tunjangan pegawai. Itu akan membuat etos kerja terganggu,” beber Alias Wello.

Dia hanya tersenyum saat ditanya apa saran yang harus dilakukan Pemkab Bintan, untuk mengantisipasi susutnya penerimaan pendapatan.

Dia hanya menjawab, dia sudah melakukannya saat anggaran Lingga minim. Seperti yang sudah disebut di atas. (mat)

Loading...