free page hit counter

Tito Karnavian: Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Loading...

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Mendagri Tito Karnavian, mengatakan bahwa dana desa diharapkan menjadi perisai bagi perekonomian di desa. Karenanya, Tito minta semua kepala desa (kades), agar transparan dalam mengelola dana desa.

“Juga partisipatif dengan menggerakan seluruh masyarakat,” kata Tito sebagaimana disampaikan Suhajar diantoro Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Tanjungpinang, Selasa (25/2/2020).

Suhajar yang mantan Sekdaprov Kepri hadir ke Tanjungpinang terkait Raker Percepatan, Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Masyarakat tahun 2020 di Hotel Aston, Tanjungpinang.

Suhajar menambahkan, dalam Ratas bersama Presiden Jokowi terkait penyaluran dana desa pada bulan Desember lalu, Presiden menekankan agar penyaluran dana desa dapat dilaksanakan secara benar-benar efektif. Dan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ada 3 arahan pokok Bapak Presiden, pemanfaatan dana desa dimulai pada awal tahun melalui program padat karya. Dana desa diarahkan untuk menggerakan sektor produktif.

Dan, perbaikan manajemen dana desa. Agar, semakin baik, akuntabel dan transparan serta diikuti dengan pendampingan di lapangan yang memadai,” lanjutnya.

Suhajar pun mencontohkan percepatan tersebut telah dilakukan oleh sebanyak 70 Desa di kabupaten Natuna yang dananya telah masuk ke kas desa. Sedangkan di 20 desa di Kabupaten Anambas dan 29 Desa di Kabupaten Bintan sedang dalan tahap proses.

Dana desa sediri, sejak tahun 2015 disalurkan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini tak lain, adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Apalagi, saat ini tatanan ekonomi global sedang dalam kondisi goyah. Terdapat 3 variabel yang mempengaruhi antara lain: perang dagang antara AS dan China, virus corona.

Kemudian, AS baru mengumumkan bahwa RI bukan lagi negara berkembang. Tapi negara maju (mencabut status RI dalam daftar negara berkembang).

“Sehingga salah satu strategi yang harus dilakukan dalam melakukan penguatan dibidang perekonomian adalah dimulai dari Desa,” tambah Suhajar.

Dalam kesempatan itu, Suhajar juga menjabarkan arahan Mendagri dalam hal percepatan penyaluran dana desa, antara lain:

– Pemprov bertugas untuk mendorong, membina dan mengawasi agar Pemkab segera memfasilitasi desa terkait.
– Pemkab agar segera menyiapkan berbagai persyaratan administrasi guna percepatan pencairan dana desa.
– Camat dan jajarannya turut ambil peran dalam tiap proses pembangunan di desa.
– Tertib dalam penyampaian laporan.
– Memberikan peningkatan kapasitas bagi
Kades (terkait pelatihan keuangan).

“Ujung tombak dari keberhasilan dana desa adalah berada pada kepala desa itu sendiri. Kades harus mampu melakukan evaluasi tahun sebelumnya, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan kondisi desa.

Kerjakan sesuai kewenangan Anda. Karena keberhasilan desa adalah menjunjung efisiensi. Fokus pada sektor produktif dan padat karya tunai serta Forkompinda harus lebih bersinergi,” pungkasnya.

Isdianto Apresiasi Kades

Sementara itu Plt Gubernur Kepri H Isdianto mengatakan setiap tahunnya, Provinsi Kepulauan Riau dalam pengalokasian dana desa selalu bertambah. Sehingga, dalam pengelolaannya harus lebih teliti dan berhati-hati.

“Agar tujuan dari dana desa ini dapat semakin tepat sasaran dan manfaatnya langsung dirasakan oleh seluruh masyarakat,” kata Isdianto.

Isdianto pun mengapresiasi para kepala desa di Kepri beserta perangkatnya. Yang hingga kini terus semangat dan serius dalam mengelola dana desa yang telah diberikan. smsehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata.

“Kami bangga kepada semua Kades beserta perangkatnya,” lanjut Isdianto.

Isdianto juga membacakan pencapaian-pencapaian yang didapat dari pemanfaatan dana desa di Kepri.
Antara lain: Jalan sepanjang 7.776 meter, jembatan 9 unit, Bumdes 18 unit, dermaga 324 unit, embung 18 unit, irigasi 54 unit, sarana olahraga 151 unit, Penahan Tanag 479 unit, Air Bersih 360 unit, MCK 137 unit, Polindes 42 unit, PAUD 179 unit, Posyandu 153 unit, sumur 115 unit beserta kegiatan pemanfaatan desa lainnya.

“Dengan dana desa tahun 2020 ini disalurkan semoga dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin, kami juga ajak semua pihak terkait di Kepri untuk bersinergi, mari kita majukan Desa-Desa di Kepri,” ajak Isdianto.

Dana Desa Sudah Disalurkan Rp 72 Triliun

Sementara itu, Panitia Pelaksana yakni Kasi Sistem Aset Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri Suyadi dalam laporannya mengatakan pihaknya dalam menyalurkan dana desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014, untuk Tahun 2020 ini menyalurkan sebesar Rp72 triliun kepada 74 ribu desa di seluruh Indonesia.

Sedangkan untuk Kepri sendiri mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 273 miliar.

“Dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana tersebut Mendagri diberi amanah untuk mengkoordinasikan secra sistematis, terstruktur dan bekelanjutan,” kata Suyadi.

Suyadi melanjutkan, adapun tujuan dari rapat ini adalah untuk mengoptimalkan sinergitas Kementerian dan Lembaga (K/L) bersama Pemda dalam penyaluran dan percepatan pembangunan di desa.

Serta hasil yang diharapkan adalah dengan kegiatan ini baik Pemda maupun Pemdes dapat memahami kebijakan. Untuk pengalokasian, prioritas dana, pengawasan serta komitmen partisiparif dan tertib hukum serta akuntabel.

Sedangkan peserta sendiri terdiri dari jajaran Pemprov, Pemkab, Kepala Dinas terkait beserta 58 orang camat dan 275 orang kades dengan total peserta sebanyak 420 orang. (mat) 

Bagikan berita
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Loading...