Tolak Nelayan Pantura, Sekdaprov Kepri “Arahkan” Mahfud MD ke Wisata Natuna

Loading...

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Pernyataan menarik disampaikan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah di rakorsus yang dipimpin Menkopolhukam Mahfud MD, Kamis (23/1/2020) petang di Jakarta. Rapat ini digelar pascainfiltrasi kapal coast guard Tiongkok ke wilayah ZEE di Laut Natuna Utara.

Terkait infiltrasi kapal coast guard yang mengawal armada penangkapan ikan Tiongkok, Presiden Jokowi mewacanakan meramaikan perairan itu.

Salah satu caranya dengan mendatangkan nelayan dari pantai utara (pantura) Jawa. Wacana yang disambut penolakan oleh nelayan di Natuna.

Di rapat yang dipimpin Mahfud itu, Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah juga menyampaikan penolakan. Namun, penyampaiannya dilakukan dengan bahasa yang lebih halus.

Arif sependapat dengan wacana Presiden Jokowi untuk meramaikan perairan Laut Natuna Utara. Arif memang tidak menyatakan menolak mendatangkan nelayan pantura.

Namun, Arif “mengarahkan” dengan kata, berharap.

Arahkan ke Pariwisata

Arif berharap, agar pemerintah pusat menggesa program pembangunan untuk membuat Natuna semakin ramai. Misalnya dengan patroli yang lebih rutin.

Dan, mendatangkan nelayan wilayah Kepri dengan memudahkan perizinannya. Potensi wisata pun, menurut Arif, bisa membuat kunjungan ke Natuna semakin ramai.

“Kami ingin semakin memberdayakan nelayan setempat dan nelayan se-Kepri. Seperti nelayan Bintan, Lingga, Karimun dan kawasan lainnya.

Untuk jangka panjang, Natuna dan Anambas menyimpan potensi pariwisata. Yang bisa dijadikan Kawasan Pariwisata Khusus, dalam kaitannya dengan meramaikan.

Sekaligus membangun kawasan Natuna dan sekitarnya,” kata Arif di Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (24/1/2020).

Rakorsus Bahas Natuna

Arif mengatakan, hal itu sudah disampaikannya saat menghadiri Rakorsus di Jakarta. Rakorsus tingkat menteri itu membahas rencana aksi optimalisasi dan akselerasi industri perikanan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dan Perbatasan Natuna di Ruang Rapat Bima, Kemenko Polhukam, Jakarta.

Rapat itu dipimpin langsung Menkopolkam Mahfud MD. Mahfud didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edy Prabowo, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan Wakil Mentri BUMN.

Baca Juga:

10 Pemandu Wisata Natuna Ikut Uji Kompetensi

Kedutaan Jepang Tertarik Bangun Wisata Natuna

SMK Pariwisata dan Kelautan di Natuna Hendaknya Dinegerikan

Kemudian, Wakasal, Dirjen Beacukai, Dirjen di lingkungan KKP, Bakamla dan Perhubungan Laut serta pihak-pihak terkait.

Sedangkan Arif didampingi Bupati Anambas Abdul Haris, Kaban Kesbangpol Kepri Lamidi dan Plt Kepala DKP Agoes Soekarno.

Serta Karo Pembangunan Setdaprov Kepri, Kabid Ekonomi Infrastruktur Bappelitbang dan Kepala Bappelitbang Natuna.

Negara Harus Hadir

Permintaan menjadikan Natuna sebagai Kawasan Khusus Pariwisata, ucap Arif, adalah permintaan Plt Gubernur Kepri Isdianto. Salah satu upaya ke arah itu adalah membuka penerbangan internasional di Bandara Ranai.

Dalam Rakorsus itu, Menteri Mahfud menyampaikan bahwa semua stakeholder sudah siap dengan program dan rencana aksi untuk Natuna. Mahfud berharap ditemukan formulai secepatnya, untuk membuat Natuna makin hebat.

“Tinggal ditemukan formulasi untuk menyatukan semuanya dalam satu kesatuan dan akan secepatnya dilaporkan ke Bapak Presiden,” tukas Mahfud.

Mahfud MD, menambahkan untuk menjaga dan memanfaatkan Natuna dari masuknya nelayan asing maka negara harus hadir. Negara hadir dengan cara meningkatkan volume patroli. Dan, hal itu sudah dimulai.

Selanjutnya, buat proyek di Natuna sebagai sumber daya laut sosial ekonomi pendidikan yang akan dituntaskan. (mat)

Loading...