Dua Bulan, Kepala BKPM Eksekusi Realisasi Investasi Rp128 Triliun
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Selama dua bulan menjabat sebagai Kepala BKPM RI, Bahlil Lahadahlia telah berhasil mengeksekusi realisasi investasi sebesar Rp128 triliun. Total yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi adalah Rp708 triliun investasi yang masih terkendala.
Tanggal 13 Desember lalu, Bahlil bersama dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono menyaksikan penandatangan MoU Penyelesaian Permasalahan antara PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), PT Krakatau Steel (KS) dan PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC) di Kantor BKPM.
Poin permasalahan yang tercantum dalam MoU antara lain terkait tanah dan beberapa perizinan lainnya. Penekanan dilakukan oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel Silmy Karim, Presiden Direktur PT Krakatau Industrial Estate Cilegon Priyo Budianto dan Direktur Utama PT Lotte Chemical Indonesia Kim Yong Ho.
Hal ini merupakan hasil nyata dari kunjungan Presiden RI Joko Widodo bulan lalu ke Busan, Korea Selatan. Saat kunjungan, Presiden bertemu dengan pimpinan Lotte Group yang menyatakan komitmen menyelesaikan isu ini.
Pembangunan industri petrokimia adalah salah satu fokus utama presiden karena dapat mengurai ketergantungan impor.
Menurut Bahlil, Nota Kesepahaman menjalankan amanat yang diberikan Presiden. Ini merupakan sinyal positif bahwa Pemerintah hadir untuk menyelesaikan permasalahan investasi yang dihadapi oleh investor.
“Nota ini menjadi landasan hukum penyelesaian masalah PT LCI dan PT KS yang dihadapi selama 3 (tiga) tahun, yang merupakan win-win solution bagi negara dan investor. Investasi ini juga memberikan manfaat sebagai substitusi impor yang diharapkan dapat membantu mengurangi defisit neraca perdagangan,” jelas Bahlil, seperti dilansir dari bkpm.go.id.
Dengan total nilai investasi sebesar USD 4,2 miliar, PT LCI akan mulai merealisasikan investasinya sebesar USD 850 juta atau sekitar lebih dari Rp10 triliun pada Januari 2020 mendatang.
Rencana produksi dimulai pada tahun 2023 dimana selama masa konstruksi membutuhkan 15.000 tenaga kerja dan masa produksi diperkirakan 1.500 tenaga kerja.
Pihak PT KS menyambut baik inisiasi Pemerintah dalam memfasiltasi permasalahan yang dihadapi oleh investor.
“Saya harus akui bahwa apa yang dilakukan oleh Kepala BKPM ini luar biasa, bisa menyelesaikan dengan cepat dan juga sesuai dengan aturan, koridor perundang-undangan. Sehingga investasi tidak lagi menjadi satu hal yang menakutkan bagi para investor, ketika menghadapi suatu
permasalahan di Indonesia. Semoga ini menjadi upaya yang terus menerus dilakukan oleh
Pemerintah,” ujar Silmy Karim, Direktur Utama PT Krakatau Steel.
Selain BKPM, Kejaksaan Agung juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi permasalahan
investasi serta membantu dan menjaga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh BKPM untuk
membangun iklim investasi yang lebih baik.
Kerja sama ini diperlukan agar dapat mendorong daya saing investasi Indonesia, termasuk menyelesaikan permasalahan yang sering ditemui oleh investor dan mitra lokalnya sehingga muncul hambatan dalam proses pelaksanaan investasinya.
“Mengawal dan mendampingi BKPM dalam meningkatkan iklim investasi dalam mencapai target sasaran investasi sebagaimana dicanangkan oleh Presiden dan kebijakan Pemerintah dapat diupayakan optimal, meningkatkan investasi ke Indonesia. Yang kita tahu dari investasi itu akan bergulir ke devisa, dan kemudian kepada kesejahteraan masyarakat,” ujar Feri Wibisono.(mat)
