TANJUNGPINANG (suarasiber) – Sekda Provinsi Kepri TS Arif Fadillah mengatakan persoalan yang selalu terjadi saat Pilkada di Kepri ialah distribusi logistik. Hal ini karena kondisi geografisnya yang berpulau-pulau.
Meski persoalan ini terus terulang, namun Arif melihat bukan kendala yang tak bisa dihadapi. Provinsi Kepri dan kabupaten/kota siap melaksanakan pesta demokrasi 2020 mendatang.
“Bagaimana harus mengantarkan logsitik ke pulau kecil, terluar. Itu yang harus dicarikabn solusi agar lebih efektif dan efisien,” tuturnya saat menerima Kunjungan Kerja Sepesifik Komisi II DRP RI ke Provinsi Kepri bertempat di Graha Kepri Batam, Kamis (14/11/2019).
Provinsi Kepri juga sambung Arif telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu bersama KPUD dan Bawaslu Kepri. Pun juga dengan launching pilkada 2020.
“Penandatangan ini menjadikan Provinsi Kepri paling awal menyerahkan NPHD dan melaunching pilkada,” kata Arif.
Terkait Pilkada, Arif menyoroti netralitas PNS. Bahkan sebagai bentuk komitmen netralitas abdi negara, kalau bisa PNS disamakan dengan TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya.
Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menekankan kalau kunjungan ke Kepri memang guna melihat dan memastikan terkait kesiapan dan persiapan pilkada 2020. Karena tidak mungkin tidak ada persoalan dan kendala terkait pelaksanaan pilkada.
Ia mengingatkan agar diperhatikan dana pilkada yang tertuang dalam NPHD Kepri, kesiapan KPU hingga PPK, PPS, PPDP hingga KPPS. (mat)
