Tiga Tempat Ini Dipilih Sebagai Model Tata Kelola Pusat Pariwisata Bahari Berstandar Internasional

Loading...

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Kemenpar RI memilih Kepulauan Seribu-Kota Tua, Labuan Bajo dan Bali sebagai Pusat Pariwisata Bahari Berstandar Internasional. Ketiganya bisa dijadikan contoh bagi daerah lain yang memiliki destinasi wisata bahari.

Keputusan ini lahir dari Focus Group Discussion bertema Pemetaan Permasalahan dan Solusi: Isu Strategis Pariwisata Bahari dan Rancang Bangun Model Tata Kelola dan Model Bisnis Pusat Pariwisata Bahari Berstandar Internasional di Swiss-Belhotel Airport Banten, Kamis (12/09/2019).

“Selain itu ada beberapa deregulasi kebijakan yang sudah dilakukan. Kami juga membahas prospek pengembangan destinasi wisata bahari di Kepulauan Seribu-Kota Tua, Labuan Bajo, serta Bali, karena ketiganya akan menjadi contoh destinasi wisata bahari berstandar internasional,” ujar Staf Ahli Menteri Bidang Kemaritiman Kementerian Pariwisata, Frans Teguh, seperti dilansir dari kemenpar.go.id.

https://www.instagram.com/p/B1gTq0WBe9Z/

Hasil FGD juga menekankan pentingnya memperbanyak kegiatan semisal cruise, sailing, surfing, diving, wisata mancing (game fishing) dan lainnya. Itu dilakukan untuk memeksimalkan kunjungan wiaman.

Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya juga menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan potensi wisata bahari Indonesia. Menurutnya, Indonesia kini memiliki semangat membangun sektor bahari melalui pintu pariwisata.

Arief menyatakan bahwa kekayaan bahari Indonesia amat beragam, termasuk 70% koral hidup dunia ada di negeri ini. ia menyayangkan kelebihan itu belum dikelola dengan baik, sehingga tidak memberi dampak positif bagi perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Pariwisata Bahari Indroyono Soesilo yang turut menegaskan Indonesia sebagai negara bahari. Karena itu, upaya meningkatkan kunjungan wisman dari sektor ini mesti semakin gencar dilakukan sehingga wisata bahari Indonesia dapat menjadi yang terdepan.

“Dalam pengembangan industri wisata bahari pun rencananya dalam lima tahun ke depan akan dibangun 127 kapal pesiar baru di seluruh dunia di mana 27 di antaranya merupakan kapal pesiar besar yang dapat mengangkut 3.000 hingga 7.000 penumpang,” jelas Indroyono Soesilo.

Tantangan regulasi yang dianggap kendala, pemerintah berencana melakukan deregulasi terkait wisata bahari sehingga bisa meningkatkan minat investasi di bidang wisata bahari. Hasil FGD juga menyebutkan pentingnya SDM kompeten di bidang pariwisata.

https://www.instagram.com/p/B2OtjRxgRQd/

Hal serupa juga disampaikan Plt. Sekretaris Kementerian Pariwisata Ni Wayan Giri Adnyani. Ia mengatakan penyelenggaraan atraksi di destinasi wisata bahari kelas dunia di tanah air harus didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia yang baik dan berkualitas sehingga perlu ada persiapan berupa pelatihan bagi SDM pelaku pariwisata.

FGD ini juga dihadiri oleh perwakilan kementerian dan pemerintah daerah terkait yaitu Kemenko Kemaritiman, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Keamanan Laut RI, Bupati Manggarai Barat, Asdep Bidang Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata Provinsi DIY Yogyakarta, Perwakilan Industri (ASDP Indonesia Ferry, PADI, Pelindo II, Pelindo III, Andhika GAC) serta peneliti dari Pusat Pariwisata UGM. (man)

Loading...