Dam Busung, Bintan, Impian sejak dari Zaman Presiden Soeharto
BINTAN (suarasiber) – Kherjuli Presiden Air yang juga pimpinan lembaga Air Lingkungan dan Manusia (Alim) Kepri, mengatakan rencana pembangunan dam estuari Busung, bukan rencana baru. Dam ini sudah direncanakan sejak zaman Presiden Soeharto.
“Saat itu direncanakan dam ini bisa untuk memenuhi air baku di Pulau Bintan. Sekaligus untuk diekspor ke Singapura,” kata Kherjuli kepada suarasiber.com, Jumat (5/7/2019).
Dalam perjalanannya, ujar Kherjuli, rencana tersebut gagal. Karena pemerintah Singapura masih bertahan dengan impor air dari Johor, Malaysia. Ini masih berjalan hingga sekarang, dan perjanjiannya terus diperbarui.
Setelah berganti hingga enam presiden, kini, rencana pembangunan dam tersebut mencuat kembali. Bahkan, pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran Rp1,34 triliun, untuk membangun dam tersebut.
Sudah menjadi ketentuan semua anggaran kegiatan dari pusat, harus disertai dana pendamping dari daerah. Kendala pun muncul karena daerah tidak siap memberikan dana pendamping.
Defisit menjadi alasan klise dari daerah, meski untuk anggaran perjalanan selalu membengkak dari tahun ke tahun. Itu sebabnya di presentasi rencana pembangunan dam, Kamis (5/7/2019) di Kantor Gubkepri, ditegaskan perlunya komitmen Pemda.
Agar, pembangunan dam yang tujuannya sudah beralih untuk memenuhi keperluan air baku jangka panjang di Pulau Bintan, terwujud.
“Secara teknis, kami akui sudah ada progresnya melalui penetapan tata ruang RTRW, penyusunan DED, Amdal, dan langkah-langkah teknis lainnya. Untuk menyatukan semangat yang sama membangun sinergisitas. Baik pusat, provinsi dan kabupaten kota terkait,” papar Kherjuli.
Meskipun demikian, imbuhnya, upaya menuju realisasi pembangunannya masih membutuhkan waktu yang panjang. Ada sejumlah faktor yang berpotensi jadi kendala.
* Komitmen Kepala Daerah Jadi Penentu
Antara lain, pembebasan lahan, relokasi, pembangunan infrastruktur dan fasum. Dan, potensi kendala terbesarnya adalah komitmen kepala daerahnya.
Apalagi, tahun 2020 nanti akan dilaksanakan Pilkada serentak. Untuk memilih Gubernur Kepri, dan semua kepala daerah di Kepri selain Kota Tanjungpinang.
Kecuali Batam, beber Kherjuli, isu pembangunan waduk ini nanti berpotensi jadi isu politik kampanye calon kepala daerah. Yang dapat mempengaruhi political will calon kepala daerah.
Karenanya, jelasnya lagi, di saat pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran besar, dan menjadikan dam Busung, sebagai prioritas. Maka, yang diperlukan sekarang, adalah bagaimana mewujudkan semangat kebersamaan, sinergitas dan komitmen kepala daerahnya.
“Kalau semangatnya hangat-hangat tahi ayam. Maka, sampai ganti presiden baru lima tahun ke depan juga, akan tetap lambat progresnya,” tukas Kherjuli.
Dengan kata lain, terang Kherjuli, pengelolaan sumber daya air, tidak saja ditentukan oleh potensi alamnya. Akan tetapi juga komitmen Pemda. Komitmen Pemda, sangat ditentukan oleh siapa kepala daerahnya. (mat)
