Rekomendasi DPRD untuk LKPj Bupati Anambas 2018
TAREMPA (suarasiber) – DPRD Anambas mengadakan Rapat Paripurna Laporan Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2018, di Ruang Rapat Paripurna DPRD, Tarempa, Anambas, Jumat (3/5/2019) pagi.
Bertindak sebagai pimpinan rapat ialah Ketua DPRD Kabupaten Anambas Imran. Ia didampingi Wakil Ketua II DPRD Anambas H.Amat Yani, sejumlah anggota DPRD. Sementara dari Eksekutif hadir Bupati Abdul Haris, Sekretaris Daerah Sahtiar, kepala OPD.
Penyampaian Laporan Lkpj Tahun Anggaran(TA) 2018 disampaikan oleh Wakil Ketua Pansus DPRD Anambas, Jasril Jamal. Jamal mengatakan DPRD mengapresiasikan kinerja Bupati Anambas beserta jajarannya walaupun anggaran tahun 2018 belum dapat dipaparkan.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan dokumen dibacakan setebal 71 halaman.
Perbaikan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan pelaksanaan atas rekomendasi ini akan senantiasa diperhatikan DPRD. Karena akan menjadi bahan dalam pembahasan Perubahan APBD tahun anggaran 2019, RAPBD tahun anggaran 2020 serta penyusunan rekomendasi LKPJ di tahun yang akan datang.
Diantara hal yang disampaikan ialah pengelolaan kekayaan daerah. “Sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang belum dapat dijelaskan secara rinci oleh Bupati yang realisasinya sebesar Rp 1.934.686.786.00,- atau sebesar 100 persen dari target Rp 1.934.686.786,00.- belum dapat tercapai sehingga diharapkan Bupati Kepulauan anambas dapat memberi perhatian yang khusus lagi,” ujar Jamal.
Lantas dipaparkannya, belanja daerah selama 2018 terealisasi Rp 874.726.823.352,50. Belanja terdiri dari belanja tidak langsung yang terealisasi sekitar Rp 346.048.295.029,00 atau hanya 97,20 persen dari rencana yaitu sebesar Rp 356.024.510.062,48. Sementara belanja langsung sebesar Rp 528.678.528.323,50 atau hanya 93,75 persen dari yang direncanakan Rp 56.979.359.596,85.
Jamal menyampaikan agar Bupati Kepulauan Anambas dapat memaparkan LPKj Akhir Tahun Anggaran 2018 demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas
Sementara itu, Anggota Pansus DPRD Anambas R Bayu Febri Gunadian menyoroti penggunaan anggaran untuk pariwisata, masih harus diperbaiki informasi outputnya.
Di akhir acara Ketua DPRD Anambas melakukan penyerahan dokumen LKPj Tahun Anggaran (TA) 2018 kepada Bupati Kepulauan Anambas. (hs)
