Kepala Daerah di Bintan Diminta Tingkatkan Kualitas Pegawai

Loading...

BINTAN (suarasiber) – Kepala Daerah Bintan mendapatkan masukan dari anggota DPRD agar meningkatkan kualitas pegawai. Hal ini dipandang perlu untuk memaksimalkan PDBR tahun berikutnya.

Masukan itu hanya salah satu dari rekomendasi lain atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir tahun anggaran 2018. Rekomendasi dalam catatatan strategis DPRD Bintan terhadap LKPj itu disampaikan pimpinan DPRD kepada Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, pada rapat paripurna, Rabu (24/4) kemarin.

Selengkapnya, seperti dibacakan Sekwan Bintan Muhammad Hendri, rekomendasi dewan tersebut meliputi:

  1. DPRD Bintan memberikan apresiasi kepada Pemkab Bintan, yang telah berhasil meraih sejumlah prestasi nasional selama tahun 2018.
  2. DPRD merekomendasikan kepada kepala daerah agar melakukan peningkatan kualitas ASN, dalam upaya memaksimalkan PDRB untuk tahun berikutnya.
  3. DPRD juga menuntut agar penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel harus selalu menjadi yang terdepan.
  4. DPRD Bintan juga meminta peningkatan kualitas pendidikan sertifikasi guru, dan menjadi perhatian bagi Dinas Pendidikan dalam sebaran tenaga pendidik yang merata.
  5. Untuk bidang kesehatan, program pemberantasan penyakit menular malaria harus jadi fokus. Karena, Pendapat Asli Daerah (PAD) lebih dominan di bidang pariwisata. Daerah wisata harus bebas dari penyakit malaria.
  6. Pemkab Bintan juga dituntut memenuhi penempatan minimal 5 jenis tenaga kesehatan, seperti tenaga farmasi, analis labor, gizi, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan disetiap Puskesmas.
  7. Selain itu, dewan merekomendasikan agar digesa pembangunan infrastruktur. Dinas terkait lebih sigap untuk mendapatkan bantuan pembangunan yang bersumber dari APBN.
  8. DPRD Bintan juga menyoroti kinerja Dinas Perikanan yang mesti mempunyai terobosan-terobosan baru, untuk peningkatan ekonomi nelayan.
  9. Pemkab Bintan dituntut bekerja sama dengan lintas sektoral dalam mengatasi limbah minyak hitam.
  10. OPD diharapkan membuat perencanaan yang matang. Sehingga tidak terjadi ketimpangan antara target dan realisasi.

Pansus menegaskan, rekomendasi dan catatan strategis ini menjadi pedoman untuk menjadi bahan evaluasi kinerja, sekaligus perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam menyatakan, Pemkab Bintan akan menjadikan rekomendasi itu sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembangunan ke depan.

“Terima kasih atas catatan-catatan dari DPRD, maupun apresiasi yang diberikan kepada kami, dalam keberhasilan pembangunan pada tahun anggaran 2018 lalu,” kata H Dalmasri Syam. (mat)

Loading...