JAKARTA (suarasiber) – Ketua HKTI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Alias Wello, menyatakan sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Agar,
Di acara dialog dengan anggota Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/3/2019). Alias Wello selaku Ketua HKTI Kepri ikut hadir di acara itu.
Alias Wello, yang biasa disapa Awe, mengatakan di acara itu Presiden Jokowi menyarankan petani mengubah rencana membangun kebun sawit ke tanaman lain.
Khususnya, tanaman lain yang potensi. pasarnya lebih luas. Seperti, tanaman durian yang pasar ekspornya masih terbuka luas.
Pernyataan Presiden Jokowi, ujar Awe, disampaikan saat menjawab pertanyaan dari seorang anggota HKTI, Karolin dari Kalbar.
Menurut Awe, sehubungan dengan saran Presiden Jokowi itu, dia mengimbau Pemprov Kepri mematuhi Instruksi Presiden tersebut.
“Hari ini, Pemprov Kepri masih memproses izin lingkungan perkebunan sawit di Lingga. Padahal, saya sudah berkali-kali mengatakan, Pemkab Lingga sudah sepakat dengan dewan menolak perkebunan sawit. Apalagi, sudah ada Inpres,” kata Alias Wello kepada redaksi, kemarin.
Baca Juga:
Pencemaran Limbah Minyak Hitam di Kepri Terjadi Sejak 1970-an, Waduh…
Gembiranya Masyarakat Jemaja Bisa ke Ibu Kota Lebih Mudah
Titiek Soeharto Berkomitmen Lindungi Tenaga Kerja Kurang Terdidik
Bocah Pencuci Bus Itu Menjadi Bupati Bintan Dua Periode (bagian 1)
Ingin Lihat dari Dekat Pesawat Tempur TNI AU? Datang Tanggal 21 Maret
Inpres yang dimaksud, adalah Inpres Nomor : 8 Tahun 2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit. Melalui Inpres ini, Presiden Jokowi menginstruksikan menunda pemberian izin baru pembukaan perkebunan kelapa sawit.
Awe, sapaan akrab Bupati Lingga ini, mengaku tak menutup mata atau anti dengan investasi perkebunan, tapi harus mengedepankan aspek keseimbangan lingkungan. Karena itu, Ia meminta calon investor dapat memahami kebijakan yang sudah ditetapkan oleh daerah.
“Presiden sudah bicara panjang lebar mengenai komoditas kelapa sawit yang dipertentangkan di pasar Eropa. Belum lagi, sudah ada Inpres yang melarang adanya penerbitan izin baru pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit,” tambahnya. (aip)
