SAKIP Pemprov Kepri BB, Artinya Sangat Memuaskan

Loading...

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kabupaten dan Kota Wilayah I Tahun 2018 diserahkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Hotel Trans Luxury Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Senin (28/1). Kepri mendapatkan nilai BB.

“Predikat BB yang diraih saat ini, kita jadikan sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, efektif dan efisien karena tantangan ke depan semakin berat,” kata Nurdin usai menerima penghargaan, seperti dilansir dari humaskepri.id.

Untuk Wilayah I, Kepri mendapat nilai BB bersama Sumbar dan Sumsel. Sementara predikat A diraih Jawa Barat. Aceh, Riau, Jambi, Babel, Bengkulu, dan Banten mendapat Predikat B. Sumut mendapat Predikat CC. Predikat BB berarti sangat memuaskan.

Nurdin menekankan bahwa pengelolaan anggaran harus tepat sasaran dan berorientasi kepada masyarakat. Penghargaan yang diraih dari setiap aktivitas pengelolaan anggaran hendaknya terus menjadi motivasi memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Nurdin berterima kasih kepada seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Kepri juga masyarakat. “Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Kepri yang turut membantu dalam doa dan mengawasi kinerja pemerintah,” imbuhnya.

Ia menekankan agar seluruh OPD untuk mengurangi kegiatan seremonial. Terlebih yang tidak memberikan dampak maupun hasil bagi masyarakat.

Ucapan syukur juga terlontar dari Sekda kepri, H TS Arif Fadillah, “Predikat BB yang diraih Pemprov Kepri merupakan yang kedua kalinya, yakni pada tahun 2017 dan 2018. Kita akan terus memperbaiki untuk meraih hasil lebih baik lagi dan memuaskan sesuai dengan visi dan misi Pemprov Kepri dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera,” kata Arif.

Bukan hanya tingkat provinsi, keberhasilan juga diraih Karimun, Natuna dan Kota Tanjungpinang mendapat predikat BB. Bintan dan Kota Batam mendapat predikat B. Sedangkan Lingga dan Anambas mendapat peringkat CC

Menpan RB, Syafruddin mengatakan, awal tahun 2019 merupakan saat yang tepat memulai kinerja kearah lebih baik. Program Pemda diminta untuk lebih efisien dan inovatif sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Proses kinerja ini hendaknya tidak berbelit dan terlalu banyak aturan sehingga dengan mudahnya pengurusan menjadikan lebih efektif dan akuntabel dalam mencapai suatu sasaran,” kata mantan Wakapolri ini. (mat)

Loading...