Kadishub Kepri, Jamhur Ismail: Kewenangan Provinsi atas 0 – 12 Mil Laut Tak Bisa Ditawar

TANJUNGPINANG (suarasiber) – Kepulauan Riau masih hangat diperbincangkan para pemangku jabatan atau stakeholder bidang perhubungan. Demikian juga saat Kadis Perhubungan Kepri, Jamhur Ismail didaulat bicara seputar perjuangan Kepri “merebut” haknya ke pusat di Pangkalpinang, Bangka Belitung, Kamis (8/11/2018).

Jamhur berbicara di depan peserta Rapat Kerja Teknis Kepala Dinas Perhubungan se-Indonesia di Swiss-belhotel, Pangkalpinang. Ditegaskan olehnya, kewenangan provinsi atas 0-12 mil adalah mutlak dan tak bisa ditawar-tawar lagi.

Ucapan Jamhur tersebut mendapat aplus dari peserta Rakernis yang sebenarnya menginginkan hal seperti itu.

Sengketa kewenangan tentang siapa yang berhak mengelolah wilayah labuh dan pemanfaatan ruang laut akhir-akhir ini memang menjadi perbincangan. Pemicunya terjadi pekan lalu, ketika Pemprov Kepri berhasil melahirkan kesepakatan dengan Kementerian Perhubungan RI utk menyelesaikan sengketa peraturan perundangan lewat jalur nonlitigasi di Kementerian Hukum dan HAM.

[irp posts=”12383″ name=”Di Kampung Ini, Warga yang Ikut Rapat Dapat Bingkisan Sembako”]

[irp posts=”12381″ name=”Kasek SMAN 2 Tanjungpinang Pimpin Sekolah di Kuala Lumpur, Malaysia”]

[irp posts=”12370″ name=”Ada Tersangka Baru di Korupsi Pelabuhan Dompak?”]

“Kami memohon Kemenhub membuka mata batin, kami hanya minta yang menjadi hak kami dan untuk kami kelola sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat,” ujar Jamhur yang juga didengar pembicara dari Kemenhub, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Ir Arif Toha Tjahjagama DEA.

Arif pun mengatakan, kesepakatan yang telah dihasilkan dari sidang nonlitigasi tersebut sudah ditindak lanjuti dengan melakukan upaya-upaya intensif.

Menurut Jamhur, potensi kemaritiman yang ada di Kepulauan Riau sangat banyak. Yang bernilai strategis ialah pemanfaatan ruang laut dan pendalaman alur. (mat)