TANJUNGPINANG (suarasiber) – Nyaris seluruh penangkapan oknum anggota dewan dan eksekutif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi di masa pembahasan APBD. Modusnya juga sama, gratifikasi alias suap.
Memerhatikan fakta itu, Zainal, aktivis pemuda di Kota Tanjungpinang minta ratusan anggota DPRD di Provinsi Kepri mau bercermin pada kejadian tersebut. Agar hal itu tidak perlu terjadi di Kepri.
“Fokus dan bahaslah anggaran dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Bukan cuma fokus saat memerjuangkan dana pokir atau alokasi atau aspirasi para anggota dewan saja,” kata Zainal yang biasa disapa Enal, menjawab suarasiber.com, Selasa (16/10/2018).
[irp posts=”11537″ name=”Mobil Pejabat Lingga Terjun ke Jurang”]
[irp posts=”11534″ name=”Peroleh Penghargaan, Bupati Bintan Janji Lanjutkan Perlengkapan Sekolah Gratis”]
[irp posts=”11531″ name=”Asyik Ngenet, Belasan Pelajar Bintan Utara Diamankan Polisi”]
Kepada pihak eksekutif, Zainal minta tidak ada penyimpangan anggaran sekecil apapun. Sehingga, mereka mampu menolak jika ada permintaan upeti dari oknum anggota dewan di saat masa pembahasan anggaran.
Juga tidak menawarkan upeti, imbuh Zainal, ke oknum anggota dewan. Untuk memuluskan penggunaan anggaran yang menyimpang.
Dalam kesempatan itu, Zainal, kembali meminta eksekutif dan legislatif serius membahas anggaran.
Sehingga, tidak ada kesan pembahasan itu hanya sebatas seremoni saja. Sekaligus untuk menepis dugaan adanya suap di pembahasan tersebut.
“Masa membahas anggaran hingga triliunan rupiah, bisa selesai dalam waktu singkat. Kan tak elok betul kesannya,” tukas Zainal. (mat)
