Ini Salah Satu Modus Mencuri APBD dengan SPPD Fiktif
TANJUNGPINANG (suarasiber) – Dugaan menjamurnya praktek perjalanan dinas fiktif di Provinsi Kepri sebagaimana yang sudah diberitakan suarasiber.com dengan SPPD Fiktif Menjamur di Kepri
(18/20/2018), dikuatkan Sholikin Ketua Umum LSM Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) Provinsi Kepri.
Setelah membaca berita itu, tanpa diminta Sholikin langsung mengontak redaksi suarasiber.com.
“Mantap beritannya, Mas. Mas tolong dimuat juga kalau di akhir tahun atau di akhir bulan, untuk melengkapi SPPD-nya berupa tiket kapal (pas pelabuhan) dari Tanjungpinang PP (pergi pulang) ke daerah lain di Provinsi Kepri, mereka bermain dengan oknum penjual tiket di pelabuhan,” kata Sholikin melalui pesan WhatsApp ke suarasiber, kemarin.
Sholikin menambahkan, “Bahkan ada yang dicetak di daerah T… ini oleh sang oknum.”
Pas pelabuhan aspal untuk melengkapi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), yang dicetak di kawasan T di Tanjungpinang itu, diperjualbelikan dengan harga murah.
[irp posts=”11683″ name=”Pergoki 8 Pelajar dan 1 Pegawai Bolos, Ini Tindakan Satpol PP Bintan”]
[irp posts=”11660″ name=”Kejar Akreditasi Jurnal, STAIN Kepri Gelar Workshop OJS”]
[irp posts=”11657″ name=”Terduga Pencuri Ini Menyerah Diuber TNI AL di Batam”]
Menurut Sholikin, untuk 1 pas dari Tanjungpinang ke Batam dibeli dengan harga Rp 5 ribu. Sedangkan untuk ke Tanjungbalai Karimun antara Rp 10 ribu – Rp 20 ribu per tiket.
Menjawab pertanyaan apakah jual beli tiket aspal untuk melengkapi SPPD tersebut juga melibatkan oknum di Sekretariat Dewan, Sholikin, menjawab singkat, “Yess..permainan mereka sangat rapi, Mas. Dan, ini sudah berjalan cukup lama. Relasinya banyak. Dari Pemprov, Kota Tpi (Tanjungpinang) dan Bintan. Itu realita yang terjadi selama ini, Mas.”
Fakta adanya perjalanan dinas fiktif dan sudah berlangsung lama itu, sebelumnya juga sudah dibeber seorang PNS di wilayah Provinsi Kepri. Bukan cuma masih ada. Tapi masih menjamur di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di seluruh Kepri. (suarasiber.com, Kamis, 18/10/2018).
Sebelum itu, masalah SPPD sudah diangkat Bupati Lingga Alias Wello (Antara SPPD dan Alias Wello,
17/10/2018). Alias Wello yang biasa disapa Awe, mengungkapkan dia jarang sekali menggunakan SPPD untuk membiayai perjalanan dinasnya. Sebab, APBD Lingga sangat minim dan dia mau jumlah yang minim itu bisa dimaksimalkan untuk membangun Lingga. Bukan untuk membiayai perjalanan dinasnya. Namun, Awe mengakui ada kepala dinasnya yang jumlah pembayaran SPPD-nya dalam setahun sekitar Rp1,2 miliar. (mat)
